Jakarta -

Kemacetan menjadi persoalan yang tidak kunjung usai di DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan telah dicoba namun belum berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas jalan ibu kota.

Aparat kepolisian bahkan telah mengakui kemacetan di Jakarta telah masuk ke tahap yang tergolong parah. Data terbaru dari Ditlantas Polda Metro Jaya, angka indeks kemacetan di Jakarta pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 53%.

Data itu disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman pada pertengahan bulan ini. Latif mengatakan indeks kemacetan tersebut naik drastis dibandingkan saat pandemi COVID-19 yang menyentuh angka 35%.

-

-

Tak cukup dengan kemacetan, kini Jakarta menghadapi masalah baru lewat polusi udara. Sedianya polusi bukan persoalan baru di ibu kota, namun dalam beberapa hari terakhir Jakarta acap kali menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Serangkaian kebijakan lalu dilakukan dan diusulkan untuk menangkal dua persoalan tersebut. Aturan work from home (WFH) 50% bagi ASN di Jakarta hingga tilang uji emisi kendaraan diterapkan.

Terkini, muncul wacana untuk menerapkan ganjil genap (gage) 24 jam di Jakarta. Usulan itu dilontarkan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Ida meyakini upaya ini dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan.

"Harapan saya pemda segera untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari ini masukan dari saya kalau memang evaluasinya sangat kecil, mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam," kata Ida kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Sistem ganjil genap saat ini berlaku setiap Senin-Jumat pukul 06.00-10.00 dan 16.00-21.00 WIB. Ida berharap usulannyau untuk menerapkan 24 jam gage segera dipertimbangkan untuk dijadikan kebijakan baru.

"Berlaku 24 jam biar memang betul-betul bisa mengurangi karena kita sama-sama mendengar polusi udara terbanyak adalah disumbangkan oleh kendaraan bermotor. Anggaran kemacetan tidak ada, anggaran bisa dari BTT dulu kan dari COVID," jelasnya.

Usulan ini mendapat sejumlah respons dari sesama legislator DKI Jakarta dan para pengamat. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menolak usulan tersebut karena menurutnya gage 24 jam tidak serta merta menyelesaikan masalah macet dan polusi di Jakarta.

"Tidak setuju, karena tetap tidak menyelesaikan permasalahan juga selama masyarakat tidak berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum," ucap Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, saat dihubungi, Jumat (25/8/2023).

Baginya, seharusnya Pemprov DKI lebih menggiatkan sosialisasi atau cara lain untuk mengajak masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

"Seharusnya Pemprov harus punya solusi. Sampai hari ini hanya berjalan di tempat, dan tidak ada yang dikerjakan, sibuk di dalam wacana," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Dia menilai seharusnya para pemangku kepentingan melakukan evaluasi terlebih dahulu sistem gage yang telah berlaku saat ini.

"Harusnya kita evaluasi dulu, ganjil genap yang sekarang, sejauh mana mampu urai kemacetan saat jam-jam penerapan ganjil genap. Selama ini, kita buat konsep ganjil genap, uji emisi, pembatasan dengan car free day, tapi tak melihat apa pengaruhnya," kata Yayat.

Wacana ganjil genap 24 jam ini juga ditanggapi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia menilai wacana tersebut sebagai ide bagus.

"Ya, ide bagus," kata Heru Budi di Stasiun LRT Jabodebek Jatimulya, Bekasi, Jumat (25/8).

Meski begitu, Heru memandang usulan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu. Usulan itu nantinya akan dikoordinasikan dengan Polda Metro Jaya dan Kemenhub.

Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah setuju penerapan ganjil genap 24 jam di Jakarta?

(ygs/jbr)