FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Publik beberapa waktu terakhir ini dikagetkan dengan aksi para tokoh reformasi yang menyeruduk KPK dan meminta untuk memeriksa Presiden Jokowi serta kedua anaknya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap.

Kritikus Faizal Assegaf, melihat atas aksi para tokoh reformasi itu, berhasil menciptakan kepanikan di istana negara.

"Gebrakan para tokoh oposisi mendesak KPK usut Jokowi dan kedua anaknya. Menyulut kepanikan Istana," ujar Faizal dalam cuitan Twitternya (24/8/2023).

Dikatakan Faizal, seruan tersebut memantik rakyat bersatu dan bangkit melawan kejahatan korupsi.

Sementara di lingkaran kekuasaan, kata Faizal, Prabowo dan Ganjar asyik berlomba mengemis pengaruh Jokowi.

"Saling sikut dan hujat dipamerkan tanpa rasa malu. Publik dibuat resah dan muak," lanjutnya.

Di tengah situasi itu, Faizal melihat Anies Baswedan dan rakyat makin solid dan masif bergerak menyatukan potensi.

"Di seluruh daerah, desakan perubahan kencang bergulir. Melawan ketidakadilan," bebernya.

"Kemarahan rakyat dipicu oleh praktek politik dinasti Fir’dodo. Tentang watak kebohongan, kemunafikan dan kerakusan. Negara seolah menjadi lapak empuk kepentingan peribadi dan kelompok," sambung dia.

Tambahnya, aneka pesta korupsi dan dansa politik kekuasaan yang sangat culas, tanpa henti disuguhkan. Tak peduli rakyat menjerit, hidup semakin sulit oleh segala rupa beban sosial-ekonomi.

"Situasi tak elok itu, wajar bila para tokoh nasional, aktivis pergerakan, mahasiswa dan seluruh elemen perubahan terpaksa turun gunung. Beberapa hari lalu gedung KPK diserbu," imbuhnya.

Selain Jokowi, lanjut Faizal, nama Gibran dan Kaesang menjadi fokus perlawanan. Diduga terlibat aneka skandal korupsi dan kolusi.

"KPK didesak bertindak adil dan transparan. Jangan tebang pilih! Seperti biasa, Gibran kembali ngenyel dan ngeles. Terkesan semakin mabok kuasa, berceloteh menantang KPK dan oposisi, laporkan saja kalau ada bukti," tukasnya.

Di balik tembok kekuasaan, Faizal menuturkan, Gibran seolah merasa sangat perkasa.

"Dia lupa, waktu semakin bergerak cepat mengusir bapaknya keluar dari Istana. Dan saat itu, hukum akan berdiri tegak," kuncinya.

Sebelumnya, serta sekitar 40 orang yang terafiliasi dalam Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/8/2023) kemarin.

Dari informasi yang beredar, Rizal Ramli dkk membahas kondisi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia saat ini.

Salah satu faktor utama belum terwujudnya kesejahteraan rakyat diketahui karena praktik KKN yang semakin brutal.

Mereka turut mencantumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang anjlok dengan skors 34.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.

(Muhsin/fajar)