SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia masih mengkaji dan mempertimbangkan keikutsertaan menjadi anggota aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa).

“Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa,” kata Jokowi seusai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (24/8/2023), sebagaimana tayangan video yang diunggah Sekretariat Presiden.

Promosi7 layanan digital untuk indonesia terus maju

Meskipun demikian, kata Jokowi, hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS saat ini sangat baik khususnya dalam bidang ekonomi.

“Hubungan kita dengan kelima anggota BRICS juga sangat baik, terutama di bidang ekonomi,” katanya seperti dilansir Antara.

Salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS, kata Jokowi, adalah dengan menyampaikan surat expression of interest.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. “Sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut,” tambahnya.

Aliansi BRICS saat ini mencakup seperempat perekonomian global dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 persen populasi dunia.

Dalam KTT BRICS yang berlangsung pada 22 hingga 24 Agustus 2023 di Johannesburg, Presiden Jokowi hadir menjadi salah satu pembicara.

Presiden Jokowi dalam KTT BRICS menyerukan penghormatan atas hukum internasional dan hak asasi manusia.

“Sebelum kita membahas berbagai kerja sama, ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia,” katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil.Jarak pembangunan semakin lebar, serta rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah. Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan.

Jokowi juga menegaskan negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, diskriminasi perdagangan harus ditolak dan hilirisasi industri tidak boleh dihalangi.