JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan menjadi hari raya bagi para koruptor.

Menurut Zaenur, jika KPK dibubarkan maka tidak ada lagi lembaga yang bisa mengimbangi kekuasaan dengan cukup efektif.

Hal ini Zaenur sampaikan guna merespons pernyataan Kepala Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri agar KPK dibubarkan karena dinilai tidak efektif memberantas korupsi.

Baca juga: Dulu Mendirikan KPK, Kini Megawati Justru Mengusulkan Pembubaran

“Tidak ada lagi yang ditakuti sebagaimana mereka dulu takut kepada KPK para koruptor ini, ya tentu ini menjadi hari raya bagi para koruptor,” ujar Zaenur saat dihubungi, Rabu (23/8/2023).

Zaenur menyebut, ada banyak pihak yang merasa terganggu dengan keberadaan KPK karena kerja-kerja pemberantasan korupsi. Karena itu, selalu muncul upaya melemahkan lembaga antirasuah.

Beberapa di antaranya adalah dengan mengkriminalisasi para pimpinan dan pegawainya hingga melakukan penyerangan secara fisik. Hal ini sebagaimana menimpa mantan penyidik senior Novel Baswedan.

Baca juga: Hasto Sebut Pernyataan Megawati Soal Minta Jokowi Bubarkan KPK Dipelintir

“Melukai secara fisik orang-orang di KPK gitu ya, misalnya terlihat di kasus Novel,” tutur Zaenur.

Sepanjang sejarah KPK, menurut Zaenur dua serangan paling “mematikan” bagi KPK adalah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Melalui perubahan dasar hukum itu, KPK kehilangan independensi dan ditundukkan di bawah kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK berubah menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) dipilih presiden secara langsung.

“Jadi KPK kehilangan derajat independensi yang kemudian sedikit banyak ada pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap KPK,” kata Zaenur.

Baca juga: ICW Minta Megawati Desak KPK Tangkap Harun Masiku Ketimbang Usul Dibubarkan

Strategi melemahkan KPK yang kedua adalah dengan memasukkan “Kuda Troya”. Hal ini dilakukan dengan memasukkan pihak eksternal yang kemudian melemahkan lembaga ini dari dalam.

“Saya menyebutnya misalnya adalah pimpinan-pimpinan KPK yang sekarang itu saya menyebutnya sebagai kuda troya dan mereka melakukan banyak pelanggaran etik,” tutur Zaenur.

Sebelumnya, Megawati mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membubarkan KPK.

Pernyataan itu Megawati sampaikan ketika hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di The Tribrata, Jakarta, Senin (21.8.2023).

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati.