Partai Demokrat menyoroti program lumbung pangan (food estate) di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Bahkan meminta kegiatan itu dikaji kembali, khususnya tentang efektivitas dan dampaknya terhadap lingkungan.

"Anggaran untuk kedaulatan pangan perlu angka yang besar sehingga perlu dilihat dari kaca mata ekonomi hijau. Jangan sampai bertolak belakang dengan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut SDGs," politikus Partai Demokrat, Suhardi Duka.

Menurutnya, pemerintah harus membenahi infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan. Irigasi, tata kelola pupuk, mata rantai penjualan, dan jalan, misalnya.

Anggota Komisi IV DPR itu mengingatkan, ancaman krisis pangan tengah melanda dunia. Karenanya, pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk guna memperkuat sektor pertanian.

"Sehingga, diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk perluasan komoditas pangan unggulan, seperti beras, gula, garam dan lainnya. Selain itu, diperlukan juga anggaran untuk distribusi monitoring rantai minyak mentah yang beredar di pasar," tuturnya, melansir laman DPR.

Kritik atas program food estate yang dipimpin Kemhan juga sempat dikritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, dinilai sebagai kejahatan lingkungan lantaran pelaksanaannya dilakukan dengan menebang hutan dan tidak berjalan baik.

Bahkan, anggota Komisi I DPR asal Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit program food estate. Menurutnya, ini lebih baik daripada menjadikannya polemik.

"Daripada kita ribut dan sebagainya, sudahkan jadi pro dan kontra, ya, dan [masalah ini malah] dianggap, nih, dipolitisir. Sudah, mending 'turunkan' BPK," ujarnya, Senin (21/8).