PIKIRAN RAKYAT - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menanggapi pernyataan Ketua Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo membubarkan KPK. Sebab, lembaga antirasuah dinilai tidak efektif menangani korupsi.

Yudi Purnomo mengaku sependapat dengan Megawati bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi belum efektif. Apalagi, kata dia, kinerja KPK di bawah Kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan.

Akan tetapi, Yudi tidak setuju apabila kinerja yang belum optimal menjadi alasan pembubaran KPK.

“Tidak setuju KPK bubar karena KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi masih diperlukan di negeri ini,” ujar Yudi dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Baca Juga: PPP Respons Wacana Duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan: Segala Kemungkinan Bisa Terjadi

Menurut Yudi, tidak efektifnya pemberantasan korupsi disebabkan adanya revisi Undang-Undang (UU) KPK dan masalah-masalah yang menerpa internal lembaga antirasuah.

“Permasalahan internal mulai dari 2 pimpinannya pernah kena sanksi etik, terjadinya pungli di Rutan KPK, ada oknum pegawainya melecehkan istri tersangka yang ditahan, serta oknum pegawai yang korupsi uang perjalanan dinas,” tutur Yudi.

“Bahkan terjadi kegaduhan di publik akibat pencopotan dan pemulangan Brigjen Pol Endar selaku Direktur Penyelidikan, dugaan kebocoran dokumen penyelidikan terkait perkara di Kementerian ESDM, termasuk kehebohan akibat ada pimpinan KPK minta maaf dan menyalahkan pegawainya ketika kasus OTT Basarnas,” katanya menambahkan.

Dikatakan Yudi, semua problematika tersebut bisa diatasi dan dicari solusinya. Dia mencontohkan salah satu solusinya, yakni pergantian pimpinan KPK.

Baca Juga: Kemarau Panjang, Debit Sungai Citanduy Banjar Terus Menyusut

“Misal kepemimpinan yang bisa berganti walau periode ini diperpanjang setahun, dewas harus hukum berat dan tegas jika ada pimpinan dan pegawai yang melanggar etik,” ujar Yudi.

Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan publik, kata Yudi, Firli Bahuri dan kawan-kawan harus bekerja keras menindak koruptor kelas kakap. Termasuk, menangkap buronan Harun Masiku yang belum ditangkap selama 3,5 tahun.

“Satu tahun perpanjangan tidak boleh disia-siakan oleh Firli Cs,” ujar Yudi.

KPK Bubar, Koruptor Senang

Lebih lanjut Yudi mengaku tak bisa membayangkan betapa bahagianya para koruptor ketika KPK dibubarkan. Sebab, tidak ada lagi lembaga penegakan hukum seperti KPK yang memiliki tugas penindakan hingga pencegahan korupsi.

“Tidak bisa membayangkan ketika KPK bubar, karena itu akan membuat koruptor senang, sebab tidak ada lagi lembaga khusus memberantas korupsi dengan tugas berupa penindakan maupun pencegahan, supervisi, koordinasi dan monitoring,” ujar Yudi.

Baca Juga: Asap Kebakaran TPA Sarimukti Jadi Ancaman, Warga Bandung Barat Alami Gangguan Pernapasan

Mantan ketua wadah pegawai KPK ini meminta apabila pembubaran KPK terealisasi maka harus ada instansi baru yang menggantikan tugas lembaga antirasuah. Hal itu penting agar penanganan kasus-kasus korupsi tidak mangkrak.

“Jika pun akhirnya KPK bubar tentu harus ada KPK baru sebagai pengganti sebab siapa nanti yang mengurusi kasus kasus yang kini ditangani KPK,” ucap Yudi.

Akan tetapi, Yudi berharap bahwa pembubaran KPK tidak sungguh-sungguh terjadi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga bakal berdampak pada nasib ratusan pegawai.

“Siapa yang akan mengerjakan tupoksi KPK dan nasib pegawai KPK mau dipindahkan dimana? Sekali lagi berharap bahwa KPK tidak benar benar dibubarkan atau ada gerakan membubarkan KPK,” ujarnya.***