Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko membantah tuduhan meminta jatah menteri ke partai. Dia mengklaim justru ditawari oleh Presiden Joko Widodo atau  Jokowi kursi menteri desa ketika periode pertama.

Dia menceritakan, ketika tahun 2014 setelah pelantikan kabinet pertama Jokowi, ia dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jokowi membentuk Kementerian Desa. Kursi Menteri Desa itu awalnya disiapkan untuk Budiman, tetapi batal karena ada dinamika politik.

"Pak Jokowi waktu 2014, saat pertama kali lantik kabinet. Saya besoknya dipanggil oleh Pak Pratikno di kantor MM UGM di Manggarai. Ada satu pernyataan Pak Pratikno, 'Mas Budiman, Pak Jokowi kan baru bikin Kementerian Desa. Itu sebetulnya kementeriannya itu untuk sampean. Tetapi karena ada dinamika politik, harus diserahkan kepada yang lain'," kata Budiman di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Budiman Sudjatmiko mengaku tidak masalah gagal menjadi menteri. Lebih lanjut, ia bercerita ketika 2015 dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi.

Jokowi ingin melakukan reshuffle dan memberikan kursi Menteri Desa untuk Budiman. Tetapi karena ada dinamika politik, batal.

"2015 saya dipanggil ke Istana, Pak Jokowi bilang, 'kita ingin reshuffle, kita ingin Kementerian Desa untuk Mas Budiman, tapi rupanya masih ada dinamika politik yang lain'. Oke," kata Budiman.

Di tahun yang sama, Budiman dipanggil Jokowi ke rumahnya di Solo bicara lagi soal jatah kursi Menteri Desa itu. Kepada Jokowi, Budiman secara tegas sudah tidak bernafsu menjadi menteri.

"Akhirnya saya bilang, 'Pak saya berkali-kali dipanggil, cuma untuk bicara saya sebenarnya berniat memberikan kementerian kepada Mas Budiman tapi ada dinamika politik. Gini aja deh pak, saya ini enggak patheken (tidak apa-apa) jadi menteri, lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus jadi menteri'," ungkapnya.

Budiman pun menjelaskan, menjadi anggota DPR tidak pernah meminta ke partai. Ia pernah meminta kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto supaya tidak dicalonkan di Pemilu 2019.

"So, saya tidak pernah meminta itu. Bahkan dulu saya jadi anggota DPR juga tidak pernah meminta. Bahkan 2019 saya pernah ngomong ke Sekjen, saya enggak usah dicalonkan lagi karena saya sudah dua periode di DPR dan bahkan saya sudah pamit sejak 2017 tidak akan dicalonkan untuk ketiga kalinya," kata Budiman.

"Kenapa, karena orang seperti saya, saya tahu. Kalau saya sudah sampai pada periode ketiga di sebuah jabatan yang sama, saya pasti tumpul. Saya akan menjadi liabilitas, jadi dua periode cukup," sambungnya.

Maka pada 2019 Budiman bertarung di Dapil tempat Jokowi kalah pada pemilu sebelumnya. Ia pun hanya berkonsentrasi untuk memenangkan Jokowi di periode kedua.

"Jadi, ketika berbicara dengan saya, jangan pernah pakai ukuran-ukuran yang sifatnya transaksional. Jangan pakai ukuran transaksional, tapi pakai ide," ujarnya.

"Kalau once kamu bisa meyakinkan 100 persen ide, saya akan ikut kamu dengan keyakinan. Tapi kalau kamu enggak pernah meyakinkan saya dengan ide, oke, forget about it," tutup Budiman.