Supianto | Selasa, 22/08/2023 19:50 WIB

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan kerusakan akibat banjir yang baru-baru ini terjadi adalah bencana yang disebabkan oleh `pemalas` yang tidak bertanggung jawab. (Foto: KCNA VIA KNS/AFP/STR)

JAKARTA, Jurnas.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un mengecam penanganan banjir Kabinetnya yang tidak bertanggung jawab, menyalahkan mereka atas kerusakan badai baru-baru ini di negara yang terisolasi itu.

Badai Tropis Khanun melanda awal bulan ini di wilayah Utara, sebuah negara dimana bencana alam dapat menimbulkan dampak buruk karena lemahnya infrastruktur dan meluasnya penggundulan hutan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap banjir.

Tanggul yang rusak dan sistem drainase yang tidak memadai mengakibatkan air laut membanjiri lebih dari 560 hektar lahan, termasuk sawah utama, menurut media pemerintah Pyongyang.

Gambar di media pemerintah menunjukkan Kim Jong Un berdiri setinggi lutut di sawah yang banjir di daerah di Nampho. Sebuah laporan di Kantor Berita Pusat Korea resmi mengatakan dia "dengan serius menyalahkan" pejabat tinggi atas "pengabaian tugas yang sangat tidak bertanggung jawab".

"Kim Jong Un mengatakan kerusakan baru-baru ini bukan malapetaka yang disebabkan oleh bencana alam tetapi bencana manusia yang tidak bertanggung jawab dari sepatunya," kata KCNA.

Pemimpin tersebut secara khusus menyalahkan Perdana Menteri Kim Tok Hun karena gagal mencegah kerusakan yang terjadi. "Perdana Menteri melihat sekeliling lokasi sekali atau dua kali dengan sikap seorang penonton," kata laporan itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, KCNA menambahkan, "disiplin administratif dan ekonomi Kabinet Kim Tok Hun semakin rusak", dan mereka "merusak seluruh pekerjaan perekonomian negara".

"Kim Jong Un juga memberi perintah "untuk menemukan organ-organ yang bertanggung jawab dan orang-orang terkait dan... menghukum mereka dengan tegas," kata KCNA.

Dalam gambar media pemerintah, Kim Jong Un terlihat memberikan instruksi kepada pejabat yang juga berdiri di lapangan yang terendam banjir. Para pejabat tampak muram karena beberapa dari mereka tampak dengan patuh mencatat perintahnya.

Namun Kim pekan lalu memuji militernya atas patriotisme mereka ketika mereka membantu menyelamatkan tanaman di pertanian yang dilanda topan di Provinsi Kangwon.

Perdana Menteri "menyerahkan pekerjaan pemulihan hampir kepada tentara, mengorganisirnya dengan cara yang buruk", kata pemimpin Kim, menurut KCNA.

Mengingat retorika Pyongyang yang kuat, "perombakan signifikan terhadap Kabinet Korea Utara tampaknya tak terelakkan", kata Cheong Seong-chang dari Pusat Studi Korea Utara di Institut Sejong kepada AFP.

Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB menuduh Pyongyang menghabiskan banyak uang untuk program senjata nuklirnya sementara rakyatnya kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar.

Utara yang miskin secara berkala dilanda kelaparan, dengan ratusan ribu orang meninggal - diperkirakan mencapai jutaan - pada pertengahan 1990-an.

Badan intelijen Seoul mengatakan pekan lalu bahwa masyarakat Korea Utara mengalami kelaparan, dan perekonomian negara tersebut terjebak dalam “lingkaran setan” dengan pertumbuhan negatif selama tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022.

Produk dalam negeri Korut mengalami penurunan signifikan sebesar 12 persen pada 2022 dibandingkan dengan 2016, kata badan tersebut kepada anggota parlemen saat pengarahan, menurut anggota parlemen Yoo Sang-bum.

Pyongyang mengadakan pertemuan partai tingkat tinggi pada bulan Februari untuk secara khusus mengatasi kekurangan pangan dan masalah pertanian.

Laporan terbaru KCNA mengenai Perdana Menteri Kim menunjukkan tanda-tanda bahwa kekurangan pangan di Korea Utara semakin memburuk, kata An Chan-il, seorang pembelot yang menjadi peneliti yang menjalankan Institut Dunia untuk Studi Korea Utara.

"Penting untuk menjadikan seseorang sebagai kambing hitam untuk meredam kemarahan orang-orang yang kelaparan," kata An kepada AFP, seraya menambahkan bahwa perdana menteri kemungkinan akan segera dipecat dari jabatannya, atau bahkan menghadapi hukuman.

Korea Utara pada Selasa memberi tahu Jepang bahwa mereka berencana meluncurkan satelit dalam beberapa hari mendatang, yang memicu kecaman dari Tokyo dan Seoul dan menuntut untuk membatalkannya.

Sumber: AFP