Ia menegaskan tidak ada gerakan pembajakan yang dilakukan oleh tim koalisi partai politik pendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

"Tidak ada paksaan, tekanan, maupun intimidasi untuk mendukung kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024," kata Viva dalam keterangan tertulis, Senin (21/8/2023).

Viva menegaskan semua individu, kelompok masyarakat, atau partai politik yang mendukung Prabowo dilakukan secara sukarela. Ia mengklaim bakal capres Prabowo dalam melakukan kompetisi pilpres lebih mengedepankan nilai etis, moral, intelektual, serta menjaga ikatan persahabatan dan kebersamaan.

"Tidak ada politik memecah belah, devide at impera," ucap Viva.

Viva mengatakan soal sikap Budiman Sujatmiko yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP untuk mendukung Prabowo menjadi kewenangan dari PDIP untuk mengaturnya sesuai mekanisme organisasi.

"Kami tidak boleh ikut campur. Kami menghormati sikap partai politik lain," tutur Viva.

Dalam keterangan terpisah, Hasto Kristiyanto menyinggung adanya pembajakan terhadap Budiman Sudjatmiko oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto. Ia menilai dugaan pembajakan itu justru membuktikan ketidakpercayaan diri.

“Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Minggu (20/8/2023).

Hasto juga memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan terhadap Prabowo di Provinsi Jawa Tengah. Ia menerangkan tindakan yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Tindakan seperti ini justru akan membuat semangat kader Banteng semakin bergelora.

Sementara itu, DPP PDIP akan mengumumkan sanksi disiplin untuk Budiman Sudjatmiko, Senin (21/8/2023) hari ini. Sanksi tersebut akan dijatuhkan partai karena mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Terkait hal itu, Budiman menyatakan pasrah dan meminta agar publik menunggu keputusan dari PDIP.

"Jadi kita tunggu saja. Belum bisa berkomentar jauh," kata Budiman saat dihubungi Tirto pada Senin.

Budiman tetap mengikuti proses yang berlaku di internal PDIP. Termasuk kemungkinan harus mengundurkan diri dari partai atau dipecat dari keanggotaan.

Dalam perkara ini, PDIP menilai Budiman telah melanggar kode etik karena mendukung bakal calon presiden yang tidak sesuai keputusan partai. PDIP diketahui mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.