RILISID, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Karena, kebijakan Work From Home (WFH) saja tidak cukup, harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain.

"Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain yakni, meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT," kata Puan, ditulis Selasa (22/8/2023).

Diketahui, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di ibu kota dan sekitarnya.

Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.

Program WFH tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada layanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga Dinas Perhubungan.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas buruknya kualitas udara di ibu kota, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut agenda internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023. Puan pun berharap, uji coba WFH ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta.

Puan menyampaikan, WFH telah menjadi tren global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi WFH di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.

"Kita harapkan dengan kebijakan ini, akan mengurangi polisi udara di Jakarta," kata Puan.

Puan menilai program WFH di lingkungan ASN DKI Jakarta sejalan dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari, diharapkan emisi karbon juga dapat dikurangi.

"Dengan adanya WFH, para ASN pun akan belajar tentang bagaimana manajemen waktu, penggunaan teknologi, dan kerja kolaboratif jarak jauh. Saya berharap, ini akan meningkatkan profesionalisme para pegawai pemerintah kita untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat," ungkap Puan.

Meski begitu, Puan menilai, pemecahan permasalahan polusi udara tidak bisa hanya dengan penerapan WFH. Puan mengatakan, berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.

"Program WFH ASN yang sudah diinisiasi di DKI juga harus didukung dengan kebijakan dari kota-kota penyangga ibu kota, seperti dengan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pabrik penyumbang polusi udara," ucapnya.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri.

"Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang bisa dilakukan ialah memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” terang Puan.

Puan juga mendorong pemerintah agar membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi," tukasnya. (*)