AKURAT.CO PDIP memilih fokus membahas peningkatan elektabilitas (rebound) Ganjar Pranowo, dibanding mengumumkan sanksi kader mbalelo, Budiman Sudjatmiko, yang sudah terang-terangan melanggar instruksi partai. Adanya tren peningkatan elektabilitas Ganjar, dianggap jauh lebih penting dibanding mengumumkan sanksi untuk Budiman yang memilih mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Batalnya pengumuman sanksi untuk Budiman diumumkan Kepala Sekretariat DPP PDIP, Adi Dharmo. Padahal, sebelumnya, PDIP berencana mengumumkan sanksi pemecatan kepada Budiman, atau secara sukarela mengundurkan diri dari partai.

"Hari ini PDI Perjuangan sedang fokus membahas hasil survey Indikator dan (Litbang) Kompas yang menunjukkan kenaikan elektoral Ganjar Pranowo dan terjadi rebound. Berbeda dengan trend elektoral Prabowo yang sudah mentok dan menunjukkan tren penurunan," ujar Adi, dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Menurutnya, tren tersebut penting menjadi fokus karena menjadi faktor penentu pergerakan untuk memenangkan pilpres. Momentum tersebut harus dioptimalkan bukan hanya Ganjar tetapi partai-partai pendukung dan relawan.

"Itu lebih penting sebagai momentum politik bagi pergerakan yang semakin masif untuk Ganjar Pranowo bersama parpol pengusung dan relawan," kata dia.

Sebelumnya, PDIP memberikan dua pilihan kepada Budiman untuk mundur atau dipecat, buntut aksinya mendeklarasikan Relawan Prabowo-Budiman (Prabu) di Semarang, Jateng, akhir pekan lalu. Di hadapan para relawan dan Prabowo, Budiman menegaskan dirinya pribadi yang siap menghadapi risiko.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan sanksi disiplin penting diterapkan untuk menjaga soliditas partai. Namun sanksi tersebut batal diumumkan, kendati dalam sejumlah kasus, PDIP memanggil politisi yang sikapnya menimbulkan tanda tany bagi publik.

Secara terpisah, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan partainya siap menampung Budiman apabila memilih mundur atau dipecat dari PDIP. “Gerindra partai terbuka bisa menerima siapapun, yang penting satu, menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART), calon presiden, manifesto perjuangan dan seterusnya," kata Muzani.