APMS menyebut Yan Piet Mosso mengabaikan kepentingan publik dan diduga terlibat dalam korupsi dana hibah Pemuda Katolik

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) berunjukrasa menuntut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso sebagai kandidat Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Senin (21,8) siang.

APMS lantas menyebut Yan Piet Mosso mengabaikan kepentingan publik dan diduga terlibat dalam korupsi dana hibah Pemuda Katolik.

"Menuntut Mendagri Tito Karnavian tidak memperpanjang alias mencoret Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong karena Yan Piet Mosso diduga kuat terlibat dalam persoalan pemberian dana hibah Pemuda Katolik saat masih bertugas sebagai Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat pada 2022 silam," ungkap Wakil Koordinator APMS, Andrian Wanewar saat membacakan pernyataan sikap.

Andrian menjelaskan Kejati Papua sebenarnya telah memanggil dan memeriksa Pj. Kabupaten Sorong tersebut sebanyak dua kali sebagai saksi.

Dengan demikian, menurutnya, potensi keterlibatan Mosso dalam kasus itu sebenarnya cukup kuat.

"Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat setidaknya sudah dua kali memanggil dan memeriksa Yan Piet Mosso sebagai saksi kasus korupsi yang berjumlah Rp 3 miliar tersebut. Ini tinggal menghitung Perhitungan Kerugian Negara (PKN," ucapnya.

Pria keturunan Papua ini juga menyoroti perayaan ulang tahun anak Yan Piet Mosso yang berlangsung mewah pada Oktober lalu.

Yan Piet Mosso dikabarkan mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta demi perayaaan ulang tahun putrinya tersebut di kapal mewah Phinisi di Jakarta.

Andrian pun lalu menegaskan Mosso melakukan hal yang tidak pantas karena mayoritas masyarakat Sorong masih hidup di bawah kemiskinan dan mengalami stunting.

"Gaya hidup mewah yang seringkali ditampilkan Yan Piet Mosso dan keluarganya itu tidak pantas. Yan Piet Mosso bahkan bisa mengeluarkan kocek senilai Rp 50 juta per jam atau sekitar Rp 250 juta selama 5 jam untuk berpesta pora bersama keluarga di atas Kapal Pinisi Jakarta di Baywalk Pluit," lanjutnya.

Oleh karena itu, APMS  pun meminta Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian untuk mengganti Pj. Bupati Kabupaten Sorong supaya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

APMS mendesak Mendagri Tito untuk menjaga tingkat kondusifitas wilayah Sorong menjelang pelaksaan pemilu dengan menetapkan Pj  Bupati yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat.

"Mendagri Tito Karnavian harus mengganti Pj. Bupati Kabupaten Sorong demi memperbaiki nasib rakyat Sorong, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kondusifitas wilayah menjelang penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada 2024 mendatang," ungkapnya.

Sementara itu, secara bersamaan dengan berlangsungnya aksi, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tengah diperiksa Inspektorat Kemendagri terkait kinerja buruk Mosso dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mosso bahkan sudah diperiksa selama hampir 4 jam. (*)