Oleh : Memet Hakim, Pengamat Sosial, Wanhat APIB

KNews.id – Kita mengenal ada Poros Jakarta Peking, yang dibangun tahun 1964 oleh Bung Karno. Poros ini dibangun untuk mengimbangi dominasi Amerika terhadap RI. Setahun setelahnya terjadi G30S yakni pemberontakan PKI yang dipimpin DN Aidit. Selanjutnya banyak sekali korban umat Islam yang dibunuh pki. Tahun 2023, ada poros Jakarta – Peking (Cengdu), yang ujungnya Kedaulatan RI digadaikan ke RRC lewat IKN. Ada kemiripan yang sangat kuat. Sama-sama berkiblat ke China dan sama-sama mengadaikan kedaulatan ke China dan sama-sama ideologi komunisnya.

G30S/PKI adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi pada 30 September malam hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur.

G30S yang dilakukan oleh PKI atau dikenal dengan sebutan G30S PKI merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kala itu, PKI yang merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia ini yang berhasil meraih 16,4 persen suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya sampai terjadi peristiwa tersebut.

Saidiman Ahmad (SMRC,15.12.2014) menulis bahwa Poros Jakarta – Peking II terbentuk setelah kunjungan Joko Widodo ke Beijing. Ini adalah bukti penting tentang semakin merekatnya hubungan kedua negara. Kedekatan Indonesia dan Tiongkok ketika itu sesungguhnya bertumpu pada “kedekatan ideologi negara” yang tercermin pada sikap para pemimpinnya. Begitu juga sekarang Jokowi dinilai banyak orang dekat dengan kalangan keturunan PKI, sehingga selalu mencari celah untuk membantu mereka.

Salah satu produknya adalah Keppres 17/2022 yang mengatur pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asazi Manusia yang Berat yang disebut Tim PPHAM. Tindak lanjutnya adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023.

Walau tidak tersurat permintaan maaf pada korban PKI, tapi Keppres 17/2022 ini secara tersirat mengakui adanya kesalahan TNI dan Imat Islam sebagai pelanggar HAM. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Ketua SETARA Institute Hendardi bahkan menilai Keppres No 17 Tahun 2022 sebagai cara Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpura-pura bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu (KompasTv, 21/9/2022). Menurut dia, Keppres 17/2022 tersebut merupakan pemutihan kolektif berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dari uraian di atas jelas ada benang merah dan pengulangan sejarah. Penjelasan para ahli Komunis ternyata sangat berdasar. Ini merupakan bahaya buat RI. TNI dan Ulama yang paling bertanggung jawab dan menjadi korban Keppres itu, rasanya tidak mungkin tidak tahu. Mungkin terlalu banyak pertimbangan jika mempersoalkannya.

Terlepas dari hal tersebut, indikasi berulangnya sejarah, apakah tidak perlu diantisipasi ? Bagaimana mungkin TNI yang 7 prajurit terbaiknya dimasukkan kedalam lubang sumur di Lubang buaya bisa dilupakan ? Umat Islam juga banyak yang dibunuh, salah satu contoh menurut detikNews, 30 Sep 2021 adalah “tragedi pembantaian yang dilakukan oleh PKI terhadap 62 pemuda Banyuwangi yang tergabung dalam Ansor sangat keji’. Mereka dibunuh dengan cara diracun, kemudian jenazahnya dimasukkan dalam lubang sumur. Sekretaris NU Kecamatan Cluring, Iskandar menceritakan pembunuhan masal terhadap 62 pemuda Ansor ini terjadi pada 18 Oktober 1965 silam.

Testimoni seperti ini jarang ditemukan di google saat ini. Inilah kelihaian pki, jejak digital tentang terbunuhnya umat Islam seolah hilang, digantikan oleh berita terbunuhnya sekitar 500 ribu anggota & simpatisan pki. Rakyat, TNI dan semua pejabat RI, tidak boleh melupakan kekejaman PKI dulu dan percobaan kudetanya.

Ini merupakan pelajaran bagi kita bagaimana agar sejarah bisa diluruskan kembali, perbanyak tulisan2 testimoni tentang kejamnya pki dulu. Jika tidak generasi muda akan membaca seolah pki adalah korban pembunuhan saja bukan sebaliknya. (Zs/SN)