FAJAR.CO.ID -- Pengacara Kamaruddin Simanjuntak melawan balik Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih terkait dana Rp300 triliun. Kamaruddin mengklaim punya bukti 6000 video sedang enak-enak dengan sejumlah wanita.

Seperti diketahui, Kamaruddin Simanjuntak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan kasus pencemaran nama baik petiggi BUMN, yakni Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih pada Rabu 9 Agustus 2023.

Setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim,
Kamaruddin Simanjuntak pun protes dengan tegas. Kamaruddin menegaskan dirinya hanyalah korban dan memiliki bukti kuat, mulai dari percakapan hingga video mesum.

Untuk menguatkan video lagi enak-enak yang dimiliki, Kamaruddin juga menyebut beberapa nama wanita yang terlibat pada permasalahan Dirut PT Taspen dalam dugaan pencucian uang dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp300 triliun.

Dalam keterangannya di depan awak media, Kamaruddin Simanjuntak menegaskan kepada penyidik kalau dirinya tidak terbukti bersalah, kasusnya harus dihentikan.

“Kenapa kau pusing, kalau tidak terbukti hentikan, saya bilang. Kalau berani memanggil saya sampaikan ke pengadilan,” ujar Kamaruddin kepada wartawan.

“Bukan berarti merekayasa bukti, kurang asem benar! saya bilang gitu,” tegasnya dengan nada kesal.

Kamaruddin Simanjuntak pun menantang penyidik untuk memeriksa ke kantor PT Taspen dan mengimbau untuk memecat Antonius Kosasih.

“Maka sekarang malam ini pergi ke Taspen, tidak boleh lagi tuh (Antonius Kosasih) di Taspen itu berkarir,” tegasnya.

“Apa itu uang pensiun pegawai negeri, bagaimana Antonius Kosasih bisa berkantor di situ, kan orang pegawai negeri gak boleh Poligami, sementara dia mengelola uang pensiun dengan hura-hura,” tambahnya.

Kamaruddin Simanjuntak pun mengaku telah memberikan banyak bukti bahwa dia tidak bersalah. Dia juga memiliki bukti yang dipegang oleh kliennya, yaitu istri Dirut PT Taspen, Rina Lauwy sudah cukup kuat.

Kuasa Hukum Brigadir J ini pun meminta Bareskrim Polri juga memeriksa beberapa wanita yang terlibat di perkara tersebut.

“Periksa, kenapa dia ngangkang-ngangkang dan disetubuhi oleh Kosasih?” beber Kamaruddin Simanjuntak.

Ia pun berani menyebut hal itu karena memiliki bukti video tak senonoh dengan para wanita yang disebutnya.

“Ada videonya,” lanjut Kamaruddin.

Saat ditanya soal jadwal pemanggilan untuk pemeriksaan tambahan, Kamaruddin Simanjuntak pun mengungkapkan belum tahu apakan akan dipanggil kembali atau tidak oleh Bareskrim.

“Yang jelas bukti-bukti kita tinggalkan di meja itu, yaitu bukti-bukti video porno, hentikan ini (penetapan dirinya sebagai tersangka), dan panggil wanita ini,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kamaruddin Simanjuntak beberapa waktu lalu juga sudah menyerahkan bukti termasuk video mesum pada Kamis, 5 Januari 2023 lalu.

Menurut Kamaruddin Simanjuntak bukti video mesum itu sebanyak 6.000 video yang melibatkan banyak perempuan, seperti pramugari dan istri-istri sah orang lain.

Antonius Kosasih melalui pengacaranya, Duke Arie Widagdo melaporkan Kamaruddin ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Dia membantah semua tuduhan Kamaruddin.

Sebelumnya, Penasihat hukum PT Taspen (Persero), Yusril Ihza Mahendra, pada 2022 lalu, tegas membantah tudingan Kamaruddin Hendra Simanjuntak terhadap PT Taspen.

Yusril membantah kabar yang menyebut PT Taspen mempersiapkan dana Rp300 triliun untuk modal kampanye Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.

"Kami menyatakan bahwa kinerja PT Taspen dan pengelolaan investasi maupun operasional semuanya dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh kepada norma-norma hukum yang berlaku. Tidak ada dana yang dikelola oleh PT Taspen yang disiapkan untuk kepentingan pencalonan Presiden oleh siapa pun dan oleh pihak mana pun juga," tegas Yusril dalam keterangan tertulis, Sabtu 27 Agustus 2022.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan, PT Taspen dipastikan selalu menerapkan prinsip good corporate governance (GCG).

"PT Taspen selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) berdasarkan prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness) sesuai arahan Menteri BUMN RI untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN," papar dia. (disway/fajar)