AKURAT.CO Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri diminta tidak diam menyikapi kegaduhan program pembangunan lumbung pangan (food estate), yang disuarakan kadernya, dan ditentang Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut program tersebut kejahatan lingkungan, sedangkan Presiden Jokowi menyebut lumbung pangan penting.

Pengamat politik, Emrus Sihombing menilai, Mega sepatutnya menertibkan kadernya memasuki masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU, agar tidak menimbulkan debat yang kontraproduktif dengan agenda pencapresan. Adanya silang pendapat antara kader PDIP, yang muncul di ruang publik, dianggap tidak elok.

“Menurut hemat saya, agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri segera memanggil semua kader yang berbeda pendapat tentang hal tersebut pulang ke rumah, untuk memperbincangkannya di internal partai sebagai teritorial komunikasi privat mereka. Semua kader harus taat dan datang apapun statusnya sebagai petanda kebersamaan,” kata Emrus, dalam keterangan tertulis, yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Kebijakan food estate, menurut Hasto, eksploitasi lingkungan karena membabat habis hutan. Ketua DPR Puan Maharani menilai, kesimpulan tersebut terlalu dini, karena harus dilakukan pengecekan ke lapangan terlebih dulu.

“Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya di lapangan," kata Puan yang juga Ketua DPP PDIP.

Presiden Jokowi, selepas menghadiri peringatan Hari Konstitusi, di MPR, Jakarta, Jumat (18/8/2023), menyebut, program food estate penting untuk mengantisipasi krisis pangan. Namun dirinya menyadari pelaksanaan program ini tidak mudah.

Kepala Negara meyakini, pangan menjadi isu global, dan semua negara mencari solusi untuk mengantisipasi kelangkaan. Gandum misalnya, mengalami kelangkaan di antara negara-negara konsumen, begitu juga dengan beras yang terdampak ketika India memutuskan menghentikan ekspor.

“Kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak-ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, menanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen, ketiga baru biasanya, ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal,” bebernya.

Jokowi menyebut food estate di Humbang Hasundutan sebagai contoh perlunya proses berkelanjutan. “Tiga kali itu baru bisa agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas, itu juga masih sama,” ujarnya.

Dirinya mengakui adanya persoalan di lapangan yang tak mudah namun harus diatasi. Jokowi menegaskan, tanpa keberanian untuk memulai, program food estate tidak mungkin berhasil.

“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun, lupakan,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menolak kalau kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi yang paling disorot dalam program food estate. Alasannya, program tersebut melibatkan banyak kementerian, seperti pertanian dan PUPR.

“Yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya, Kementerian Pertanian. Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, kan step-step itu harus dilakukan, enggak bisa tidak,” tuturnya.