Oleh sebab itu, KPP sangat menghindari “kawin paksa” dalam menentukan bakal cawapres yang akan diusung. Apalagi, Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS memiliki kedudukan setara dalam koalisi.

Demikian disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada wartawan, Kamis (17/8).

“Penetapan cawapres dibahas dan dibuat kriterianya oleh capres yang dapat dijelaskan secara rasional pada koalisi. Tanpa tekanan, saling jegal, apalagi ancaman yang berujung saling jegal dan sandera sesama mitra koalisi,” tegasnya.

Menurut Syahrial, penentuan bakal cawapres di KPP pun melalui tahapan proses komunikasi dan diskusi yang cukup panjang, sehingga kokoh dan memiliki kebersamaan yang kuat. Terpenting sesuai kesepakatan piagam koalisi, yaitu penentuan cawapres diserahkan kepada Anies selaku calon presiden.

“Artinya, tidak ada tokoh sentral yang dominan dan memiliki kedudukan paling powerful,” kata bacaleg Partai Demokrat Dapil DKI Jakarta II ini.

Atas dasar itu, Syahrial menilai bahwa dari para kandidat bakal capres yang ada, Anies Baswedan satu-satunya figur independen, termasuk dalam menentukan siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 kelak.

“Jika melihat kondisi terkini dari tiga poros koalisi Pilpres 2024 yang ada, maka Anies Baswedan paling independen,” demikian Syahrial.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.