Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, di gedung parlemen, Kamis (18/11/2021).

Sesuai regulasi, APBD 2022 harus ditetapkan bersama paling lambat 30 November 2021, Dua tahun berturut-turut, pada masa pemerintahan Bupati Faida, APBD Jember tahun anggaran 2020 dan 2021 gagal ditetapkan tepat waktu. APBD 2020 dilaksanakan dengan peraturan kepala daerah, bukan peraturan daerah. Bahkan APBD 2021 baru bisa ditetapkan pada April 2021 pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto.

“Jember memang tempatnya juara, Jember tempatnya orang hebat. Insya Allah di Jawa Timur kita nomor tiga (tercepat) di bawah Surabaya dan Malang. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Perubahan APBD 2021 kemarin terlambat sedikit bukan karena anggota Dewan dan eksekutif. Memang waktunya terdorong (jadwal yang terlambat) dari awal,” kata Hendy, usai sidang paripurna.

Hendy berterima kasih kepada eksekutif dan legislatif. “Betul-betul luar biasa, dan ini buktinya. Teman-teman Dewan ini sangat membanggakan konstituennya,” katanya.

“Hal ini menjadi pembuktian, apakah kita bagian dari elemen utama sebagai penggerak dan inovator sekaligus pelayan pembangunan masyarakat, ataukah kita hanya sekedar berpetualang dan berpangku tangan. Dan sejarah akan mencatat yang kelak diingat oleh generasi muda penerus kita,” kata Hendy.

Pendapatan dalam APBD 2022 diproyeksikan Rp 3,811 triliun, belanja Rp 4,397 miliar, dan pembiayaan Rp 586,480 miliar. “Kami akan memacu pekerjaan tahun anggaran 2022 harus selesai di pertengahan tahun. Setelah itu, kami mengerjakan (pembahasan APBD 2023) lebih awal lagi. Mudah-mudahan bukan November, tapi (ditetapkan) bisa Oktober, bisa September 2022,” kata Hendy. [wir/but]