Trenggalek (beritajatim.com) – Cukup membanggakan, Super Keren yang diinisiasi oleh Kabupaten Trenggalek dinobatkan sebagai Terbaik I Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur tahun 2021.

Akronim dari Suara Perempuan dan Kelompok Rentan itu dianggap sebagai terobosan baru dalam mengakomodir suara perempuan dan kelompok rentan di sektor pembangunan. Sesuai dengan visi pemeritah mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan semua sektor yang ada.

Penghargaan untuk Trenggalek ini diserahkan langsung oleh Menpan-RB, Tjahjo Kumolo di dampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Exhibition Hall Grand City, Surabaya, Jumat (19/11/2021).

Menerima penghargaan ini, Bupati Trenggalek menyampaikan terima kasih kepada seluruh dinas dan masyarakat, khususnya kepada Tim Penggerak PKK dan seluruh perempuan di Trenggalek yang terlibat dalam Super Keren ini (Dinas Sosial, BAPEDA). “Pokoknya semuanyalah. Semoga pembangunan di Trenggalek lebih inklusif,” tandasnya.

Ratna Sulistyowati, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek mengatakan, tujuan daripada pembangunan adalah mewujudkan pembangunan yang inklusif. “Kalau berbicara inklusif tentunya tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Termasuk diantaranya perempuan dan kelompok rentan,” ungkapnya.

Menurut Ratna, pada Super Keren terdapat 2 komponen didalamnya. Pertama Musrena Keren (Musyawarah Perencanaan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan) dan Sepeda Keren (Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan).

Selama ini dalam Musrenbang perempuan dan kelompok rentan diundang hanya sekedar untuk menggugurkan kewajban saja. Mereka datang namun tidak punya keberanian untuk berbicara menyuarakan aspirasinya. Ini dikarenakan karena keterbatasan kapasitas, komunikasi maupun keterbatasan kelompok rentan ini mengenali masalahnya sendiri.

Mencari solusi keterlibatan kelompok ini dalam perencanaan pembangunan, Pemkab Trenggalek mencoba mengelompokkan mereka dalam satu wadah, yang dinamakan Musrena Keren. Bersama degan kelomponya diharapkan mereka mampu bersuara, berbeda dengan ketika mengikuti Musrenbang reguler.

Dalam perjalanannya, mekipun dalam satu kelompok yang sama, mereka belum berani menyuarakan aspirasinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuannya, keterbatasan keberanian menyuarakan aspirasinya sehingga lahir lagi inovasi Sepeda Keren.

Sepeda Keren sendiri merupakan sekolah informal yang tujuannya meningkatkan kapasitas dari perempuan dan kelompok rentan. Beberapa mentor direkrut dan buku panduan baku dibuat guna selanjutnya mencari agen-agen perubahan yang ada di desa. Kemudian selanjutya melatih masyarakat agar bisa menjadi agen perubahan sesuai modul yang sama

Para kader perubahan ini kemudian mendata kelompok rentan yang ada sekaligus mengenali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi jalan pemecahan.

Diharapkan dengan ini ada peningkatan kapasitas. Terus berada dalam komunitas yang sama saat Musrena Keren sehingga dapat menyampaikan kenginannya.

Diharapkan dengan upaya ini menghasilkan daya ungkit untuk menurunkan kemiskinan. Dengan begitu angka kemiskinan kita seperti yang di cita-citakan di RPJMD bisa turun 2 digid bisa tercapai, tandasnya.

Menteri PAN-RB RI, Tjahjo Kumolo dalam kegiatan ini menilai pelayanan yang tepat dan cepat akan melahirkan birokrasi yang baik dan reformasi birokrasi merupakan kunci utama percepatan pembangunan.

Tjahjo juga mendorong pemerintah daerah maupun Oraganisasi Perangkat Daerah untuk terus berinovasi di sektor pelayanan publik. Sehigga perbaikan pelayanan publik tidak hanya terlihat di satu daerah saja melainkan bisa terlihat di semua daerah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan rasa terima kasihnya kepada semua Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah melakukan peguatan-penguatan di daerah degan melahirkan inovasi-inovasi di sektor pelayanan publik.

Menurutnya, Simposium ini digelar bertujuan untuk menggali Best Practice-Best Practice yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota guna menjadi sumber peguatan pemerintah. [nm/but]