Jakarta -

Pelabuhan Indonesia berupaya meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi di pelabuhan dinilai dapat terwujud melalui proses digitalisasi.

Hal ini disampaikan dalam diskusi panel pada Selasa (15/8) yang menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik, seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK).

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pihaknya terus memperbaiki diri. Melalui panel ini, Pelindo berupaya berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.

-

-

"Kami sangat open dengan mereka dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan," tegas Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2023).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan digitalisasi harus dilakukan di semua sektor dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah korupsi, proses yang cepat, tepat, dan efektif yang bisa dilakukan oleh Pelindo adalah bekerja sama dengan stakeholders yang lain.

"Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal," ujar Ketut.

Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati mengatakan adanya penggabungan Pelindo mempermudah untuk mendorong sistem lebih komprehensif. Misalnya, sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini, seperti Phinisi yang diharapkan dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.

"Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh, " jelas Niken.

Ia pun menyinggung salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia menjadi negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Sebagai informasi, forum diskusi yang berlangsung di Ritz-Carlton, Jakarta, ini diikuti masyarakat pelabuhan berbagai instansi, seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, serta pengguna jasa. Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.

Saksikan Live DetikPagi:

Simak Video: Kasus Dana Pensiun Pelindo, Kejagung Temukan Kerugian Negara Rp 150 M

[-]

(akn/ega)