RILISID, Jakarta — DPD RI menggelar paripurna ke-13 masa sidang V tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tersebut membahas dua agenda. Yakni laporan hasil kinerja alat kelengkapan dan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan (dapil).

"Kami berharap agar laporan pelaksanaan tugas ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai dasar penyusunan program kerja tahun sidang 2023-2024 serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga," ucap Wakil Ketua DPD Mahyudin.

Pimpinan alat kelengkapan melaporkan hasil pelaksanaan tugas konstitusional DPD sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan daerah. Antara lain dua keputusan tentang prolegnas DPD, tujuh RUU usul inisiatif, enam pandangan DPD terhadap RUU tertentu, tiga pertimbangan DPD terhadap RUU.

Kemudian tiga pertimbangan DPD non-RUU, 22 hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan UU tertentu, dua rekomendasi DPD, dua hasil pemantauan dan evaluasi raperda dan perda.

Sedangkan pelaksanaan fungsi legislasi, DPD menghasilkan dua keputusan, yaitu naskah kajian program legislasi nasional (Prolegnas), usul Rancangan Undang-Undang (RUU) prolegnas prioritas tahun 2023 dan prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024, penyusunan RUU Tahun 2023, naskah kebijakan prolegnas tahun 2024, usulan RUU prolegnas prioritas 2024, serta perubahan prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024.

Pimpinan DPD mengharapkan kelancaran agenda-agenda sidang ke depan, termasuk gelaran sidang bersama DPR yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2023.

“Saya berharap semua anggota DPD dapat berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD, rapat paripurna DPR tentang penyampaian nota RAPBN 2024, dan pada sidang paripurna ke-1, sidang paripurna ke-2 dan sidang paripurna ke-3,” pungkas Mahyudin.

Laporan Kegiatan Anggota DPD di Dapil

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengkritisi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang selama ini diterapkan pemerintah.

Dia pun berharap pemerintah mengevaluasi PPDB dengan sistem zonasi.

“Fakta menunjukan sebaliknya, bahwa sistem zonasi ini menyulitkan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, adil dan merata,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) M. Rakhman berharap Kementerian PUPR bisa memperhatikan jalan utama di Kalteng karena mengalami kerusakan yang cukup parah.

Menurutnya, kerusakan jalan mengakibatkan terhambatnya distribusi dan melambatnya perekonomian.

“Kami minta pemerintah bisa memperhatikan infrastruktur jalan-jalan di Kalimantan Tengah karena ini menghambat perekonomian masyarakat,” harapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan mengatakan intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di beberapa tempat di Sultra. Hal ini mengakibatkan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

"Belum lagi, minimnya air bersih juga menjadi kendala saat ini yang tengah dihadapi. Kami minta pemerintah bisa turun tangan dan membantu masyarakat akibat dari banjir dan kurangnya air bersih,” imbuhnya. (*)