AKURAT.CO Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengingatkan bahwa pemetaan kerawanan ini guna mengedepankan upaya pencegahan.

"Kenapa Bawaslu harus bikin soal indeks kerawanan pemilu dengan isu spesifik soal politik uang. Karena memang Bawaslu bertugas untuk mencegah terjadinya politik uang," jelasnya dalam Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang di Bandung, Minggu (13/8/2023).

Lolly menjelaskan, modus operandi yang semakin beragam memerlukan fleksibilitas dan adaptasi secara cepat. Hal itu dilakukan semata sebagai strategi dalam membuat proyeksi maupun deteksi dini dalam upaya pencegahan.

Upaya mencegah politik uang dalam pemilu dan pilkada ini sesuai dengan Pasal 93 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Politik uang ini salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu," katanya.

Lolly menegaskan bahwa praktik politik uang sangat berbahaya karena berdampak buruk pada kontestasi serta dapat menghancurkan mental warga negara dan para pemimpin. 

"Karena politik uang ini mengancam, berbahaya dan menjadi kejahatan maka bahaya politik uang harus tersampaikan kepada masyarakat. Semua harus bergabung karena bahaya politik uang hanya bisa ditangani kalau kita kerja bersama-sama," jelasnya. 

Ditambahkan Lolly, ada politik uang sebelum masa kampanye, ada pula sebelum hari pemungutan suara dan ada pula yang dilakukan secara digital.

"Termasuk juga kegiatan sosial yang diwarnai politik luar dan program pemerintah," pungkasnya.