“Kami menunggu dengan hormat keputusan dari capres Anies Baswedan dan berharap keputusan ini dapat segera diumumkan. Keputusan yang cepat akan memberikan kepastian kepada koalisi dan publik,” kata Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dalam keterangan tertulis, Jumat malam (11/8/2023).

Dia menyoroti urgensi pengumuman tersebut dengan mengingat keterbatasan waktu menuju pemilu yang tinggal enam bulan lagi. Menurut dia, momentum konsolidasi partai koalisi semakin terbatas dan perlu adanya kepastian untuk menggerakkan berbagai kelompok masyarakat pendukung Anies Baswedan.

“Kami percaya bahwa momentum saat ini sudah tepat untuk pengumuman capres dan cawapres. Kami mengharapkan pengumuman ini dapat dilakukan pada Agustus, sejalan dengan momentum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus dan Hari Konstitusi pada 18 Agustus,” tambah Al Muzammil.

Al Muzammil mengatakan, kepastian mengenai pasangan bakal capres dan cawapres akan memberikan energi baru bagi koalisi dan membangun keyakinan di kalangan publik.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Pria yang akrab disapa AHY itu meminta, Anies agar lekas mengumumkan pendampingnya sesuai dengan piagam kerja sama Koalisi Perubahan.

“Kami terbuka, tolong itu disampaikan dengan baik, sehingga bisa dijelaskan kepada tiga partai dan juga masyarakat luas," kata AHY di Djakarta Theater XXI, Jalan M.H.Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) malam.

AHY ingin figur cawapres pendamping Anies Baswedan tidak hanya meraih kemenangan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Menurut dia, sosok tersebut harus bisa meraup suara dari seluruh Indonesia.

“Karena yang kita hadapi adalah pemilihan presiden untuk Indonesia, bukan untuk satu atau dua provinsi,” kata AHY.

AHY mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024. “Jadi saya lebih tertarik untuk membahas dan saya terus melakukan ini bersama Mas Anies dan teman-teman yang ada di Koalisi Perubahan," ucap AHY.

AHY mengatakan ihwal cawapres sepenuhnya menjadi otoritas Anies. Kesepakatan itu berdasar Piagam Kerja Sama Koalisi Perubahan.

“Nah itu salah satunya posisi Demokrat jelas di sini terkait dengan pasangan capres itu diserahkan kepada capres walaupun kita semua memiliki komitmen dan kompetensi di sana, seharusnya kita menghormati itu," tutur AHY.