Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi mendapat data dari intelijen negara. Data tersebut menyatakan, jika 19,7 persen masyarakat Indonesia menolak Pancasila. Padahal, Pancasila merupakan dasar negara.

"Ada lagi data yang memprihatinkan. Setahun lalu, Pak Jokowi, Prabowo, dan beberapa menteri dapat laporan intel bahwa ini tahun lalu ya, 19,7 persen ini yang saya ingat angkanya ya, 19,7 persen bangsa Indonesia menolak Pancasila sebagai dasar negara," kata Hashim, dalam acara Konsolidasi Relawan Prabowo, secara daring, Kamis (10/8/2023).

Hashim menjelaskan, 19,7 persen masyarakat ini, ingin mengganti dasar negara menjadi negara khilafah hingga syariah.

"Ingin mengganti dengan dasar lain yang disebut negara syariah, negara khilafah dan lain-lain, 19,7 persen itu bagi saya itu sangat memprihatinkan. Ini berarti bahwa hampir 55 juta jiwa menolak Pancasila," ucap Hashim.

Lebih lanjut, dia pun menghitung jika merujuk data 19,7 persen jumlah ini sangat besar dan memang mengkhawatirkan.

"Kalau kita pangkas dengan anak-anak di bawah umur 17 tahun, mungkin 15 juta orang. Berarti ada 40 juta orang dewasa Indonesia menolak Pancasila sebagai dasar negara," papar dia.

Atas data tersebut, Hashim mengaku dia dan Prabowo tidak tinggal diam. Dia pun lantas melakukan analisis dan mencari tahu penyebabnya.

Dia menyebut, alasan masyarat tolak Pancasila karena merasa tidak mendapatkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

"Mereka masih kurang makan, tidak ada air untuk mandi dan minum, tidak ada faskes yang terjangkau, banyak yang mahal, pendidikan yang tidak sempurna, banyak yang putus sekolah di umur 9,10,11 dan sebagainya. Mereka tidak hidup di hunian yang layak," ucap Hashim.