LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Kepegawain Negara (BKN) telah menetapkan jumlah tenaga honorer yang sudah terverifikasi mencapai sebanyak 2,3 juta.

Kabar baiknya, pemerintah berjanji untuk mengamankan tenaga honorer agar bisa terus bekerja.

Sebab diketahui, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk melakukan penghapusan tenaga honorer alias Non ASN sebelum bulan November mendatang.

Tetapi penting diingat, pegawai honorer yang nantinya bisa terus bekerja yakni 2,3 juta orang yang telah terverifikasi BKN.

Bila mengutip pernyataan Alex Denni, selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan, ia menjelaskan pemerintah pada prinsipnya akan mengamankan 2,3 juta pegawai Non ASN agar bisa terus bekerja meski ada kebijakan penghapusan pegawai Non ASN sebelum bulan November 2023.

Baca Juga: Bukan Buah Batu, Inilah 5 Kecamatan Paling Ramai di Kota Bandung, Nomor 1 Padat Banget!

“Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non ASN agar tak ada pemberhentian massal, juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini,” tegasnya disadur dari situs menpan.go.id, Selasa (08/08/2023).

Berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, ia menyebut bahwa jumlah pegawai honorer sebagaimana yang terdata di BKN, belum seluruhnya mengakomodir pegawai Non ASN yang berada di Indonesia.

Bahkan ia menyebut bahwa jumlah pegawai honorer bisa bertambah dua kali lipat dari jumlah yang telah dipaparkan pemerintah.

“Menurut saya, jumlahnya akan meningkat menjadi 5 juta. Mengapa? Karena data 2.360.363 yang dimiliki Kemenpan RB masih belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada,” ujarnya.

Dengan begitu, sebagai komitmen untuk memperjuangkan seluruh pegawai Non ASN yang belum terdata, dirinya membuka kanal pengaduan online, yang bisa diakses bagi pegawai yang belum terdata di BKN dengan mengakses situs berikut ini https://halojg.id/lapor/.

Baca Juga: TERBARU! Lowongan Kerja BUMN Bank BTN, Cek Posisi, Kualifikasi dan Cara Daftar di Sini!

Itulah tanggapan DPR RI menyoal 2,3 juta tenaga honorer yang akan diamankan pemerintah, lantaran sudah terdata dan diverifikasi oleh BKN.***