Forum Diskusi Pemilu Damai bertema \"Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Depok\", Kamis 10 Agustus 2023. (foto:ist)

Elshinta.com - Agar pemilu santun dan damai bisa terlaksana di kota Depok, warga dituntut mampu menyelesaikan perbedaan/konflik secara damai dengan musyawarah dan mencegah kekerasan/kerusuhan. 

Demikian disampaikan Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA  dalam Forum Diskusi Pemilu Damai bertema "Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Depok", Kamis 10 Agustus 2023. 

"Demokrasi menginginkan kebebasan sehingga pemilu diadakan agar terjadi persaingan di antara manusia yang bebas untuk berusaha mendapat dukungan dari para pemilih agar bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Oleh karena itu, wajar setiap pemilu selalu panas dan tegang," ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI.

Menurutnya, sehebat apa pun aturan dibuat kalau para politisi belum mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, pemilu akan selalu tidak santun dan rusuh.

Untuk mencegah pemilu rusuh dan damai, para politisi dan calon yang ikut kontestasi dalam pemilu dituntut untuk dapat menahan diri agar tidak terlibat dalam black campaign yang menyebarkan isu yang tidak benar tentang saingannya.

"Bila program-program itu jelas dan menarik serta tidak menyinggung saingannya dalam pemilu, pemilu yang santun dan damai dapat tercapai," kata Maswadi yang juga dosen S2 Ilmu Politik UNAS, seraya menggarisbawahi para politisi dan calon dalam pemilu memegang kontrol sepenuhnya terhadap tim sukses masing-masing sehingga mereka dapat dicegah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Diskusi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Depok dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 di Hotel Bumi Wiyata Depok ini dibuka oleh Wali Kota Depok Dr. KH. Mohammad Idris, MA dan menghadirkan Dr. Bahtiar M.Si, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI sebagai keynote speaker. Presenter Kompas TV Bayu Sutiyono bertindak sebagai pembawa acara diskusi ini.

Pembicara kedua Abdul Ghofur, SS. M.Si mengajak peserta diskusi yang terdiri dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, perwakilan partai politik di Kota Depok, anggota FKUB Depok, perwakilan Forkopimda Depok, KPU, Bawaslu serta tokoh masyarakat memahami anatomi Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Menurutnya hal ini penting untuk merancang dan menyusun strategi membangun budaya politik santun dan beretika menuju pemilu dan pilkada damai di Kota Depok.

"Mulai dari membangun infrastruktur perdamaian berjenjang, penggalangan agen juru damai pemilu dan pilkada melalui media sosial hingga aksi kampanye pemilu damai berkelanjutan," ujar Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu sekaligus Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. 

Dalam presentasinya, Abdul Ghofur memaparkan kajiannya mengenai evaluasi pendahuluan (Ex Ante) penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Ia mencatat terdapat 7 isu krusial di antaranya kesiapan penyelenggara, kerumitan dan beban kerja penyelenggara yang sangat berat serta bayang-bayang pelemahan Ekonomi 2023-2024 dan potensi tingginya praktik politik uang.

"Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 paling berbahaya secara teknis mengingat pemungutan suara dilakukan di tahun yang sama, akibatnya ada irisan pelaksanaan tahapannya dan saling terikat. Karenanya diperlukan kontijensi plan dan risk management," ujarnya. (Dd)