KOMPAS.com - Peneliti Ahli Muda Pusat Riset (PR) Pemerintahan Dalam Negeri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Evi Maya Savira mengatakan, reformulasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diperlukan untuk mengatasi masalah akses pendidikan agar tepat sasaran.

Reformulasi tersebut, kata dia, dibutuhkan karena penerapannya di daerah banyak yang tidak sesuai kebutuhan nyata penerima manfaat. Hal ini juga sudah diingatkan oleh World Bank dari hasil riset mereka.

"Banyak inovasi pendidikan yang sudah dilakukan oleh kepala daerah itu yang memakai anggaran BOS dan BOSDA,” ujar Evi dalam acara Seminar Nasional: Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan, di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa (8/8/2023)

Namun demikian, lanjut dia, dari beberapa inovasi terlihat bahwa tidak semua inovasi tersebut dapat menggunakan dana BOS dan BOSDA.

Baca juga: Dana BOS Al Zaytun Diduga Mengalir ke Rekening Pribadi Panji Gumilang

Pasalnya, formula BOS dan BOSDA menghitung per siswa, tetapi tidak memperhitungkan perbedaan biaya kelompok sasaran.

“Maka (dari itu) perlu adanya reformulasi BOS dan BOSDA agar lebih tepat sesuai kebutuhan," imbuh Evi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/8/2023).

Seperti diketahui, akses pendidikan masih menjadi masalah utama selain mutu pendidikan di daerah.

Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders diperlukan dalam menyusun strategi kebijakan mengentaskan masalah akses pendidikan agar tepat sasaran.

Evi menjelaskan bahwa perhitungan laju pertumbuhan didapatkan Provinsi Jatim sebesar 0.009. Artinya, dalam kurun waktu enam tahun terakhir hanya terjadi penambahan harapan lama sekolah sebanyak sembilan anak dari 1.000 anak usia sekolah.

Baca juga: Siswa Tak Mampu di Semarang Tak Wajib Pakai Baju Adat ke Sekolah

"Ini menggambarkan bahwa akses pendidikan masih rendah. Demikian juga di empat kabupaten atau kota yang lainnya, yaitu Kabupaten Banyuwangi sebesar 0.012, Kabupaten Jombang 0.011, Kota Mojokerto 0.008, dan Kabupaten Tegal sebesar 0.012," jelas Evi.

Evi mengatakan, permasalahan akses pendidikan dasar tidak sekadar perbandingan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah muridnya.

Akan tetapi, kata dia, permasalahan tersebut juga terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dan aspek sosial kultural, seperti ketidakmampuan orangtua dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi siswa baru.

"Inilah alasan kenapa Bupati Jombang dan Wali Kota Mojokerto menetapkan inovasi tentang pengadaan seragam dan peralatan sekolah. (Ini) karena memang walaupun sekolah digratiskan kebutuhan dasar sekolah banyak yang tidak mampu dipenuhi oleh orangtua murid karena biaya yang mahal," imbuh Evi.

Dalam kesempatan tersebut, Evi juga mendorong dibentuknya ekosistem inovasi agar inovasi kepemimpinan di daerah tetap berkesinambungan.

Dengan ekosistem inovasi, kata dia, maka siapapun kepala daerah yang menjabat inovasi yang dihasilkan akan tetap bisa berkelanjutan.

Menurut Evi, inovasi kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan tidak saja menjawab permasalahan pendidikan, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

"Kemudian, rekomendasi kami selanjutnya yaitu, antara indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, rapor pendidikan perlu disandingkan dan diharmonisasikan. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan dapat saling dipertukarkan dan disederhanakan sehingga tidak terlalu banyak pelaporan," jelasnya.

Baca juga: Polines Inovasi Vespa Listrik, Ada Fitur Antimaling

Evi mengungkapkan bahwa lima daerah telah memiliki berbagai program inovasi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

Adapun lima daerah tersebut, yaitu Provinsi Jatim, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, dan Kota Mojokerto

Untuk berbagai program inovasi yang dimaksud, yaitu Muatan Lokal Diniyah dan Keagamaan untuk mengantisipasi partisipasi rendah di sekolah umum atau negeri.

Kemudian, pemberian seragam sekolah dan jemputan sekolah, pemberian uang saku dan uang transportasi sekolah, pemberian beasiswa keluarga tidak mampu, pemberian beasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik.

Selanjutnya ada penerimaan siswa jalur khusus bagi penghafal Al-Qur'an, program Yuh Sekolah Maning, Sister School Sekolah Umum dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), Siswa Asuh Sebaya (SAS), program Gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Smart Better, dan Sahabat Dikmas sebagai tindak lanjut dari program Gempita Perpus, dan lainnya.

Perlu diketahui, BRIN bersama Tanoto Foundation telah melakukan penelitian di lima daerah, yaitu Provinsi Jatim, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, dan Kota Mojokerto.

Penelitian tersebut dilakukan karena daerah tersebut dipimpin oleh kepala daerah perempuan dan ditetapkan sebagai daerah terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Adapun penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, diskusi kelompok terpumpun, survei persepsi kepada pemangku kebijakan, dan studi dokumentasi kebijakan.

Penelitian itu dilakukan dengan alasan bahwa target Sustainable Development Goals (SDGs) akan berakhir pada 2030, dan masih rendahnya keterwakilan perempuan di sektor publik untuk jabatan strategis.

Baca juga: Raih Capaian SDGs Tertinggi, Dua Desa di Hulu Sungai Tengah Terima Penghargaan dari Kemendesa PDTT

Dari aspek pendidikan, Indonesia juga masih berkutat mengenai permasalahan akses dan mutu pendidikan, sehingga diperlukan inovasi para kepala daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk itu, BRIN melalui Organisasi Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Masyarakat (OR TKPEM) membentuk tim riset gender dan birokrasi.

Tim tersebut beranggotakan enam orang peneliti, lima dari PR Pemerintah Dalam Negeri dan satu orang dari PR Kebijakan Publik.

Untuk PR Pemerintah Dalam Negeri, yaitu Evi Maya Savira, Imam Radianto Anwar, Melati A Pranasari, Suci Emilia Fitri, dan RH Andri Ansyah. Sementara itu, PR Kebijakan Publik adalah Yanuar F Wismayanti, 

Evi mengatakan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebelum berakhir pada 2030. 

Khususnya, agenda keempat dan kelima, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan pada sasaran global ke empat.

Baca juga: Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan Melalui SDGs

“Sasaran tersebut, yaitu menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat," ujar Evi.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dari Tanoto Foundation, Joan Wicitra mengatakan bahwa akses perempuan sudah terbuka lebar, akan tetapi masih ada banyak kendala untuk bisa duduk menjadi pemimpin.

Oleh karena itu, kata dia, perlu didorong dengan dukungan dari kebijakan, jejaring, dan lingkungan sosial.

Baca juga: 1,5 Juta Orang Jepang Jalani Hikikomori, Tarik Diri dari Lingkungan Sosial

“Misalnya saja, jumlah guru perempuan di Indonesia cukup banyak, namun masih sedikit yang menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu, perlu promosi narasi atau keteladanan perempuan sebagai pemimpin. Dukungan afirmasi untuk proses seleksi penempatan bagi calon kepala sekolah perempuan," kata Joan.

Tak hanya itu, lanjut dia, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga diperlukan. Dengan adanya dukungan ini akan mengurangi beban domestik perempuan dan akan membangun kepercayaan diri guru perempuan potensial.

Selain itu, sebut Joan, perlu juga membangun jejaring guru dan kepala sekolah perempuan.

"Kita menganggap guru penggerak perempuan atau kepala sekolah, ini bisa membantu perempuan untuk meningkatkan percaya diri untuk mentoring dan dukungan sosial. Itu yang membuat perempuan naik menjadi pemimpin. Kami merasa dukungan dari kolega laki-laki juga penting," imbuhnya.