LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Bagaimana nasib honorer saat 28 November 2023 nanti? Benarkah semua Non ASN selamat dari PHK massal dan diangkat jadi PPPK?

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) KemenpanRB Alex Denni menyebut jumlah tenaga honorer meningkat dari proyeksi sebelumnya, yakni sekitar 400 ribu orang.

Dalam lonjakan angka data honorer tersebut, ternyata dominan bekerja di pemerintah daerah. Itu artinya, pihak Pemda telah merekrut Non ASN secara besar-besaran.

Alex menegaskan, dalam menyelesaikan masalah honorer, pemerintah punya prinsip beri perlindungan pada 2,3 juta tenaga non-ASN, agar tak ada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Selain itu, tak boleh terjadi pengurangan pendapatan honorer, dibanding yang diterima saat ini.

Alex juga menyampaikan, dalam menyelamatkan jutaan honorer itu, pemerintah juga memastikan tak akan terjadi peningkatan anggaran secara signifikan.

Baca Juga: Berbeda Itu Indah

Tak cuma 3 poin di atas. RUU ASN juga tengah digarap untuk tangani isu kesejahteraan PPPK. Pasalnya, PPPK yang sebelumnya tidak memiliki jaminan pensiun.

Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK bakal digabungkan, dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN, sebagai bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan.

PPPK akan diberi jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) dengan skema kontribusi terdefinisi.

Alex menjelaskan, perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan akan dilakukan secara menyeluruh dan disiapkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran, guna menjadikan sistem ini lebih adil dan kompetitif.

Ada 7 kluster dalam RUU ASN yang menjadi fokus pembahasan. Di antaranya:

1. Penguatan sistem merit
2. Ppenetapan kebutuhan ASN
3. Kesejahteraan ASN
4. Penyesuaian ASN akibat perampingan organisasi
5. Penataan tenaga honorer
6. Digitalisasi manajemen ASN
7. Peran ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menkso Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam perannya mewakili Joko Widodo, mendukung ASN dan calon ASN, untuk berperan sebagai pemimpin masa depan yang bakal jalankan birokrasi dengan standar global dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Ini juga sebagai langkah untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia, dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Diketahui, saat ini Indonesia dalam proses untuk jadi anggota OECD dan berkesempatan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang tergabung.

Dukungan positif datang dari OECD, terkait peran kepemimpinan Indonesia dalam forum global dan performa ekonomi yang baik.

Baca Juga: Viral Toilet Gender Netral di Sekolah Internasional Jakarta, Gimana Bentuknya?

OECD memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.

Airlangga menyebutkan bahwa masuk ke OECD memiliki roadmap tersendiri. Di Asia, baru Jepang dan Korea yang telah berhasil.

Dia juga menuturkan, standar pelayanan publik yang tinggi menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2030.

Selanjutnya, Airlangga menegaskan, calon ASN yang direkrut harus mampu mengisi posisi kritikal yang akan menjalankan birokrasi tingkat dunia dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.***