TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tingkat inflasi di Kota Tebingtinggi berada di posisi 0,10 persen. Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Tebingtinggi usai mengikuti secara virtual rapat kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri di Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Senin (7/8).

Rapat koordinasi di Kota Tebingtinggi dipimpin Pj Wali Kota Syarmadani didampingi Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Nakerperindag Iboy Hutapea, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM Zahidin dan OPD lainnya.

Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengatakan, inflasi di Kota Tebingtinggi pada Juli 2023 sebesar 0,10 persen sama dengan tingkat inflasi yang ada di Kota Pematangsiantar.

“Bulan ke bulan (m to m) dan sementara inflasi tahun ke tahun (y to y) sebesar 3,17 persen,” jelas Syarmadani.

Sebagai informasi, lanjut Syarmadani, untuk data inflasi di Kota Tebingtinggi berdasarkan BPS Kota Tebingtinggi, IHK (Indeks Harga Konsumen) Kota Tebingtinggi mengikuti IHK Kota Pematangsiantar.

Sebelumnya rakor yang dipimpin Mendagri, Muhammad Tito Karnavian bahwa inflasi di bulan Juli 2023 sebesar 3.08 persen. Menurutnya, angka ini dinamis dan perlu pengendalian dari waktu ke waktu. Selain itu dikatakan Mendagri, nilai inflasi 3.08 persen merupakan angka yang cukup stabil.

“Artinya yang bisa diterima oleh konsumen masyarakat karena kesediaan barang dan jasa serta keterjangkauan harganya. Kalau bisa di turunkan lagi diangka 2 persen, maka akan lebih baik lagi yang akan menurunkan beban hidup dan biaya hidup masyarakat,” kata Mendagri.

Tito berharap masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan panic buying (berbelanja berlebihan) terhadap keadaan stok beras di Indonesia, karena stok beras terkendali dan cukup.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah, perlu mengetahui di daerah mana yang merupakan kantong-kantong produksi beras yang mengalami kekeringan, perlu mengetahui daerah mana saja yang kekurangan beras dan mengalami kenaikan beras dan perlu dilakukan intervensi terhadap daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut. (ian/han)