Rangkaian pelaksanaan Sidang Umum ke-44 AIPA atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 2023 diselenggarakan pada 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Tahun ini, DPR mendapat mandat menjabat keketuaan AIPA dengan visi “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN”. 

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menegaskan, Responsive, Stable, and Prosperity, menjadi tiga kata kunci keketuaan AIPA tahun ini. Dengan mengusung semangat tersebut, AIPA mendorong agar ASEAN dapat lebih lentur dan adaptif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di kawasan.

“Penyelenggaraan AIPA ke-44 ini merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen. Peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara, akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang,” ujar Fadli dalam keterangan resminya tertulis, Sabtu (5/7)

Sebagai tuan rumah dalam sidang AIPA ke-44 ini, DPR RI mendorong enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi AIPA ke-44.

Pertama, resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan. Isu ini sangat penting untuk diangkat mengingat tingginya daya tarik ASEAN dalam percaturan geopolitik global. Pada saat yang sama, kondisi tersebut tentu mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan ASEAN.

Kedua, resolusi soal upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Seperti kita ketahui, telah terjadi konflik politik di Myanmar setidaknya sejak Junta Militer mengambil alih pemerintahan. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 6000 warga sipil dan berbagai kekerasan yang masuk kategori pelanggaran HAM. Karena itu, Indonesia ingin mendorong parlemen melakukan terobosan bagi penyelesaian konflik di Myanmar.

Ketiga, DPR mengusulkan resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Dalam hal ini, DPR ingin mendorong agar transisi hijau dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan masing-masing negara.

Keempat, DPR juga mengusulkan satu draf resolusi yang berkaitan dengan pekerjaan dan keterampilan hijau. DPR melihat bahwa aspek penyiapan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam upaya menuju transisi hijau masih belum maksimal. Melalui resolusi ini, DPR ingin mendorong gerakan masif dari parlemen dalam upaya menyiapkan tenaga kerja hijau.