Buntut keterlambatan tersebut, dokter spesialis RSUD dr. M. Haulussy di Kota Ambon, Maluku, melakukan mogok kerja dan layanan noncito (poliklinik) terpaksa terhenti. Pangkalnya, dokter peserta PGDS setempat belum menerima insentif jasa pelayanan medis sejak 2020, jasa pasien umum per 2021, jasa Covid-19 2022, dan jasa pelayanan 2023 dengan total sekitar Rp19 miliar.

Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mediasi yang melibatkan pemerintah pusat tersebut menyepakati beberapa poin, seperti pembayaran insentif segera dilakukan secara bertahap, meninjau ulang status BLUD RSUD, serta memproses kembali jasa pelayanan Covid-19 pada 2020 yang tidak bisa diklaim.