JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pneyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan, komisi antirasuah diserang habis-habisan setelah mencoba menutup celah korupsi di sumber daya alam (SDA).

Novel mengatakan, dalam sejumlah penelitian, praktik kejahatan atau korupsi di sektor SDA digunakan untuk membiayai “politik hitam”. Akibat mengungkap kasus ini, KPK pun mendapatkan serangan.

Pernyataan itu Novel sampaikan saat dihadirkan sebagai narasumber dalam program GASPOL! Kompas.com.

“Ketika KPK masuk jauh di terkait SDA yang itu diyakini dalam beberapa penelitian itu masuk di pembiayaan politik hitam, itu kemudian KPK-nya justru diserang habis-habisan,” kata Novel sebagaimana dikutip di YouTube Kompas.com yang tayang Sabtu (5/8/2023).

Baca juga: Novel Baswedan Harap Tak Lama Lagi Bisa Kembali Membantu di KPK

Menurut Novel, korupsi yang paling besar dilakukan di sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, KPK mengeluarkan program pencegahan korupsi Gerakan Nasional Penyelamatan (GNP) SDA.

Setelah 2015, kata Novel, praktik korupsi kemudian berubah dari sektor perizinan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi jual beli jabatan.

Berkaca dari persoalan tersebut, Novel menilai, temuan Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa terdapat aliran dana Rp 1 triliun dari kejahatan lingkungan ke partai politik masih terbilang kecil.

“Korupsi terkait sumber daya alam itu adalah korupsi yang terbesar. Jadi kalau Rp 1 triliun kecil lah,” ujar Novel.

“Itu yang saya gambarkan,” tambahnya.

Novel mengatakan, temuan PPATK sebesar Rp 1 triliun itu mengacu pada transaksi perbankan. Sementara, korupsi juga bisa dilakukan melalui transaksi uang tunai.

“Itu yang diketahui melalui rekening ya, melalui tunai kan tidak diketahui,” tutur Novel.

Baca juga: Kritik Firli Bahuri soal OTT Pejabat Basarnas, Novel: Kenapa Malah Pergi, Main Badminton?

Diketahui, Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono menyebut, sedikitnya uang Rp 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Luar biasa terkait GFC (green financial crime) ini. Ada yang mencapai Rp 1 triliun (untuk) satu kasusnya dan itu alirannya ke mana, ada yang ke anggota partai politik," kata Danang dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Menurut Danang, kejahatan lingkungan seperti itu, dengan aliran dana semacam ini, bukan dilakukan aktor independen, melainkan secara bersama-sama.

"Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024, itu sudah terjadi," tuturnya.