Hal tersebut disampaikan Ridwan merespons usulan 38 DPD Partai Golkar Tingkat I yang mengusulkan kepada Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024.

Menurut Ridwan, keputusan untuk menetapkan perubahan dukungan capres tetap melalui proses mekanisme Munaslub. Sebab, keputusan Munas Partai Golkar 2019 menyatakan Airlangga maju sebagai capres 2024.

Ridwan mengatakan pelaksanaan Munaslub tidak harus menurunkan Airlangga dari kursi ketua umum.

"Keputusan Munas itu mendukung Pak Airlangga menjadi presiden. Jadi, kalau mau diubah boleh, dukung siapa pun boleh, tetapi harus diubah dulu hasil Munaslub tanpa mengganti Pak Airlangga sebagai ketua umum, tetapi mengubah calon presiden," kata Ridwan saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (4/8/2023).

Ridwan mengatakan jika Golkar tak mengelar Munaslub, maka belum bisa mengubah calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang.

"Itu diubah dulu. Selama itu tidak diubah, tidak bisa kita mengganti calon presiden. Itu inkonstitusional semua. Nanti akan dituntut di PTUN oleh kader Golkar karena tidak melaksanakan keputusan Munas," ucap Ridwan.

Ridwan sendiri mengaku tidak memiliki hak suara untuk menyatakan dukungan Partai Golkar terhadap capres di Pilpres 2024. Pasalnya, kata dia, yang memiliki suara hanya DPD kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.

"Harus di dalam Munas diputuskan. Saya enggak punya hak suara. Yang punya hak suara Munas adalah kabupaten/kota se-Indonesia 500 ribu suara dan provinsi. Kenapa si Pak Airlangga takut Munas, toh dia enggak diganti. Munas sekalian konsolidasi pemenangan pemilu. Barulah waktu itu kita menentukan calon presidennya," tegas Ridwan.

Diketahui, mayoritas DPD Partai Golkar memberi sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto. Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan sebagian besar DPD Golkar di seluruh Indonesia memilih Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Dukungan itu muncul, karena Prabowo dianggap memiliki survei yang signifikan dibandingkan dengan capres lainnya.

Maman mengklaim para ketua DPD Golkar berharap agar Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto bisa memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra dan ikut mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024.

"Di dalam diskusi santai dan informal, sebagian besar suasana keyakinan dan kebatinan beberapa DPD I Golkar agar bisa berkoalisi dengan Gerindra," ungkapnya.

Selain itu, para ketua DPD I Golkar juga meyakini bahwa Prabowo memiliki akar genealogi yang sama dengan Golkar. Hal itu mengingat masa lalu Prabowo yang pernah bersama Golkar sebelum kemudian mendirikan Gerindra.

"Dikarenakan Pak Prabowo juga pernah di Golkar dan di Pilpres 2014, Golkar pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji menekankan dukungan Partai Golkar terhadap capres atau cawapres mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Apabila arahan itu mengarah ke Prabowo, maka Sarmuji mendorong agar juga Golkar ikut mendukung pilihan tersebut.

Akan tetapi, Sarmuji tidak menyebut pilihan ke Prabowo adalah hal yang mutlak saat ini di partainya. Apabila Jokowi mau memilih yang lain, Sarmuji juga meminta Golkar mengikuti petunjuk tersebut.

"Istilah orang Jawa kita yang harus pandai meraba tanpa menyentuh. Membaca isyarat tanpa diperintah," kata Sarmuji.

DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali akhir pekan kemarin.

Mereka sepakat ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Airlangga Hartarto dan sepakat 100 persen menolak diadakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Pertemuan dengan 38 ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia dengan ketua umum juga membicarakan terkait penolakan Munaslub," ungkap Maman.