FAJAR.CO.ID -- Pernyataan akademisi Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi Bajingan Tolol membuat Kepala Staf Presiden Moeldoko geram. Moeldoko mengumpakan Rocky Gerung seperti robot yang pintar tapi tidak punya hati.

Kata bajingan tolol yang ditujukan Rocky Gerung ke Presiden Jokowi dianggap Moeldoko sebagai kata-kata yang tidak pantas.

Mantan Panglima TNI itu pun mengingatkan semua pihak jangan coba-coba mengganggu presiden.

Dia juga menyinggung tugas yang melekat pada Kepala Staf Presiden adalah menjaga kehormatan presiden.

"Saya sebagai prajurit sudah biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini, biasa. Jadi, jangan coba-coba mengganggu Presiden," kata Moeldoko.

"Seorang intelektual seharusnya bisa memberikan suri teladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa preseden yang kurang baik ke depan."

"Jangan main-main. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu (kehormatan presiden), saya akan berdiri paling depan itu," imbuh Moeldoko.

Pernyataan Rocky Gerung dengan sebutan Bajingan Tolol, kata Moeldoko, dikategorikan sebagai perilaku menyerang pribadi.

"Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden, sungguh tidak bisa ditoleransi, untuk itu saya juga berharap penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini, bernegara ada aturannya, 'rulenya' jelas tidak boleh sembarangan," katanya.

Moeldoko pun menyebut Rocky Gerung sebagai robot.

"Ooh si robot itu? Anda bisa bayangkan kalau robot ya pintar, punya otak, tetapi enggak punya hati. Katanya seorang profesor, mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi, kalau saya membayangkan orang pintar tidak punya hati, ya robot. Robot itu biasanya ada yang mengendalikan, cari sendiri siapa yang 'me-remote'," ujar Moeldoko.

Dia juga berniat untuk melaporkan Rocky Gerung kepada kepolisian.

"Kalau perlu Moeldoko yang akan laporkan," kata Moeldoko.

Sebelumnya Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap Presiden Jokowi pada Rabu (2/8).

Rocky Gerung terkait dugaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/217/VIII/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus 2023.

Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh.

Selanjutnya, terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau "people power" mulai 10 Agustus 2023 jika Pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden.

Kemudian ada juga terkait pernyataan Rocky yang menyebut bahwa Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mempertahankan legacy-nya.

Dalam laporan tersebut, Rocky dinilai telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 KUHP. (antara/jpnn/fajar)