Pemerintah memastikan bakal menjamin hak pendidikan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menyusul ditetapkannya pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

"Kami mendapat tugas melakukan asesmen dan pembinaan terhadap seluruh guru dan anak didik yang ada di Al-Zaytun. Prinsipnya, bahwa pemerintah tidak akan membiarkan hak santri, hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan," katanya, Jumat (4/8).

Pembinaan yang bakal dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) juga mencakup pengawasan proses pembelajaran. Ini guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam materi yang diajarkan.

"Kami diminta untuk memastikan bahwa Al-Zaytun ini sebagai lembaga pendidikan, anak-anak, santri-santri yang ada di sana tetap bisa mendapatkan pendidikan. Tapi, tentu di bawah pengawasan yang ketat dan tidak ada hidden curriculum," tuturnya.

Yaqut melanjutkan, Kemenag takkan mengomentari soal kasus yang sedang terjadi terkait Al-Zaytun. Pun demikian dengan perkara yang menjerat Panji Gumilang.

"Itu, kan, urusan polisi, bukan urusan saya. Kok, nanya saya?" ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, melansir situs web Kemenag.

"Kan, polisi yang sudah menentukan Panji Gumilang ini tersangka sebagai penodaan agama. Nah, kita serahkan ke polisi nanti deliknya seperti apa," imbuhnya.

Kendati demikian, Yaqut memastikan Kemenag akan kooperatif jika diperlukan. Diminta menghadirkan saksi ahli, misalnya.