Sedangkan Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga, manuver PSI yang kini tengah mendekati Prabowo Subianto tidak terlepas dari petujuk politik Jokowi.

"Sikap dan keputusan politik PSI yang semula mendukung Ganjar dan kini cenderung mendukung Prabowo, besar kemungkinan atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi," kata Umam kepada Liputan6.com, Kamis (3/8/2023).

Selain itu, Umam menilai, langkah politik PSI ini juga menunjukan adanya penegasan bahwa sel-sel politik Jokowi solid untuk berpindah haluan kepada Prabowo Subianto ditambah dengan merapatnya sejumlah relawan Jokowi ke Prabowo.

"Pasca merapatnya jaringan relawan Jokowi, sikap PSI ini mempertegas bahwa sel-sel politik di lingkaran Jokowi semakin solid berkumpul ke kubu Prabowo," ucapnya.

Umam mengatakan, terkonsolidasinya relawan serta sel-sel politik Jokowi kepada Prabowo menunjukkan adanya suatu perlawanan Jokowi terhadap mesin politik Ganjar Pranowo, yakni PDIP.

"Konsolidasi sel-sel pendukung Jokowi di kubu Prabowo ini semakin menunjukkan perlawanan terbuka Jokowi pada mesin politik pencapresan Ganjar yang diusung PDIP," ujar Umam.

Bahkan, Umam menyebut, adanya perubahan sikap PSI ini menjadi suatu reaksi balik atas perlakuan PDIP yang tidak menganggap PSI dalam barisan pendukung Ganjar Pranowo.

"Perubahan sikap PSI bisa jadi sebagai reaksi balik atas perlakuan PDIP kepada PSI belakangan ini. PSI merasa "tidak dianggap" oleh PDIP," kata dia.

"Nama PSI hingga saat ini tidak pernah disebut sebagai bagian dari partai-partai pendukung Ganjar," sambung Umam.

Di sisi lain, PSI juga sering dinilai "lancang" oleh PDIP karena menuver politiknya dianggap mendikte keputusan politik PDIP dalam pencapresan Ganjar. Selain itu, Umam menyebut, dalam konteks pemilih, memang ada ketumpangtindihan antara segmen pemilih PDIP dengan PSI.

"Sehingga jika mereka berada di gerbong koalisi yang sama, praktik kanibalisme elektoral bisa terjadi. Sejumlah politisi PDIP mengeluhkan keberadaan PSI menggerus basis pemilih PDIP," Umam menandasi.

Politisi Senior PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons soal pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Deddy mengaku tak masalah dengan langkah politik yang dilakukan PSI. Dia menyebut, partainya tak akan melarang apapun dukungan yang akan diberikan oleh PSI.

"Menurut saya itu hak mereka, mau dukung siapa kan tidak boleh ada yang melarang," kata Deddy, saat dihubungi, Kamis (3/8/2023).

Kendati demikian, dia meyakini jika kader PSI tak sepenuhnya sejalan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dia mengaku tahu bahwa ada perpecahan di internal PSI terkait dukungan terhadap bacapres di 2024 mendatang.

Namun, dia kembali menekankan, jika persoalan tersebut merupakan ranah dari PSI. PDIP tidak akan campur tangan persoalan partai lain.

"Tapi saya yakin massa PSI tidak semua sejalan dengan sikap itu. Setahu saya ada perpecahan di internal mereka soal perubahan sikap tersebut. Tetapi apapun itu, ya itu urusan internal PSI," kata Deddy.

Deddy membantah pihanya tidak menganggap PSI. Menurutnya, PSI memang tidak pernah melakukan komunikasi dengan PDIP sejak awal hingga kini.

“Kata siapa kami tidak menganggap PSI? Bahkan kami banyak membantu mereka. Soal dukungan, kan mereka hanya bicara internal dan melalui media. Tidak pernah ada upaya komunikasi layaknya partai lain, partai lain mengutarakan niatnya lalu datang bersilaturahmi seperti PPP atau mengundang PDIP seperti Perindo. Sementara Mereka kan gak pernah berkomunikasi,” jelasnya.

Dedy mengatakan, PDIP selalu membangun hubungan baik dengan PSI. Bahkan, PSI sejak 2019 selalu dianggap sejajar dalam rekan koalisi dan juga untuk Pemilu 2024.

“PDIP selalu punya hubungan baik dengan PSI. Bahkan kami cenderung mengalah dan memperlakukan mereka sama dan sederajat dengan partai-partai besar. Silakan ditanya bagaimana PDIP menempatkan PSI setara dan seluasnya dengan yang lain,” pungkasnya.

Deddy menegaskan, PDIP bukan partai yang suka memilah-milah teman koalisi. Ia mencontohkan bagaimana PPP dan Hanura menyatakan dukungan resmi dan langsung diterima.

“Kami tidak pernah memilih-milih teman atau koalisi. Perindo mengundang PDIP untuk menyampaikan dukungan, kami datang. PPP dan PAN datang ke PDIP untuk menyampaikan dukungan, Hanura menyampaikan langsung dukungannya,” kata Deddy.

“Jadi masa kami dipersalahkan karena mereka tidak punya niat baik untuk datang atau mengundang? Ini kan main drama namanya,” sambungnya.

Sedangkan, Politisi PDI Perjuangan lainnya yakni Andreas Pareira mengaku heran dengan langkah politik PSI saat ini.

Andreas menyebut, dulu PSI sudah mendeklarasikan Ganjar sebelum PDIP mengumumkan sebagai capres, dan sekarang PSI justru pindah haluan ke Prabowo.

"Teman-teman PSI ini ketika partai-partai lain belum mengumumkan calon, mereka sudah mengumumkan Giring sebagai capres. Kemudian ketika di PDI Perjuangan belum diumumkan Ganjar, PSI malah sudah calonkan Ganjar. Dan sekarang pindah haluan lagi ke Prabowo," kata Andreas saat dihubungi, Kamis (3/8/2023).

Untuk itu, Andreas merasa, kedepan PSI kemungkinan bisa kembali menempuh langkah politik yang berubah-ubah, bahkan menjelang pilpres pun hal itu bisa mungkin terjadi.

"Kita gak tau mungkin minggu depan putar balik lagi, bulan berikutnya bisa jadi lain lagi. Nanti pada saat pilpres bisa mungkin beda lagi," pungkasnya.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku salut dengan manuver Partai Gerindra yang membuka komunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Meski PSI sebelumnya telah mengumumkan mendukung bakal calon presiden (capres) PDIP, Ganjar Pranowo.

"Kalau kemudian ternyata Gerindra bisa membuka komunikasi dengan PSI, kalau saya malah salut sama Gerindra," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani pada wartawan, dikutip Kamis (3/8/2023).

Menurut Arsul, kini muncul pertanyaan alasan PSI berubah haluan, apakah karena PDIP tidak pernah meladeni PSI.

"Nah, kenapa kok kemudian berubah? Tentu yang bisa menjawab adalah PSI. Yang kedua, itu harus ditanya kepada PDI Perjuangan dong, gitu loh. Apakah selama ini tidak diajak komunikasi, atau di apa gitu ya," kata Arsul.

Meski demikian, Arsul menilai komunikasi antar partai adalah hak semua, meskipun, tidak dalam satu poros.

"Kalau menurut saya dari sesama partai politik, kita harus hormati hak itu," ucap Arsul.