AKURAT.CO Transparansi KPU dalam mengelola anggaran penyelenggaran Pemilu 2024 dipertanyakan. Direktur Visi Nusantara, Yusfitriadi menilai, KPU tidak akuntabel mengelola anggaran Pemilu 2024 yang telah dialokasikan sebesar Rp76 triliun.

Yusfitriadi menyebut KPU tertutup dalam memanfaatkan anggaran yang bersumber dari masyarakat itu. Padahal akuntabilitas penting sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Permasalahannya kita hanya tahu angka itu, itu duit doang atau daun? Sementara kita enggak tahu duit itu untuk apa," ujar Yusfitriadi dalam diskusi bertajuk "Menyoal Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penyelenggara Pemilu 2024" yang digelar, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Yusfitriadi mengatakan, tertutupnya KPU akan membuat masyarakat sulit melakukan pengawasan. Sebab, tidak ada pembagian yang jelas soal berapa anggaran yang dikeluarkan pada setiap tahapan pemilu.

"Dana yang besar itu, yang amat gede itu untuk apa saja kita enggak tahu. Kalau kemudian kita enggak tahu, bagaimana cara kita ngontrolnya? Kita enggak bisa ngontrol. Anggaran rekrutmen besar atau kecil sih, anggaran sosialisasi besar atau kecil," ujarnya.

Dia mengaku sudah mencoba untuk mencari tahu rincian anggaran untuk penyelenggaran Pemilu 2024. Namun, pencarian itu masih tak membuahkan hasil.

"Kita cari dalam berbagai macam dokumen yang seharusnya menjadi sebuah mediator keterbukaan informasi publik bagi lembaga negara, itu tidak ada," ujarnya.

Yusfitriadi menyebut, hal ini akan membuat publik semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan KPU. Tidak menutup kemungkinan, akan bermunculan dugaan-dugaan terkait adanya penyimpangan pemanfaatan anggaran.

"Pertanyaan yang selalu muncul kenapa ditutup? Ada apa? Kalau tidak ada apa-apa, ya dibuka memang kenapa? Memang publik mau minta, kan enggak juga. Tapi ini tertutup sehingga kemudian memunculkan berbagai pertanyaan ada apa anggaran ditutup," bebernya.