FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan evaluasi terhadap perwira TNI yang menduduki jabatan sipil.

Hal ini dilakukan buntut dari munculnya kisruh soal suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan komentar menohok.

Menurutnya, jika korupsi yang menjadi indikator. Maka yang terbanyak melakukan korupsi adalah politisi.

Said Didu mempertanyakan apakah politisi tidak masuk daftar yang akan ditinjau presiden.

“Bapak Presiden yth, kalau indikatornya adalah korupsi maka yang terbanyak melakukan korupsi adalah politisi - apakah tidak termasuk yang Bapak akan tinjau?,” kata Said Didu dalam cuitannya di Twitter, Rabu, (2/8/2023).

Meski demikian, dia mendukung Jokowi mengevaluasi penempatan TNI maupun Polri di jabatan sipil..

“Seharusnya bukan hanya penempatan TNI yang dievaluasi, tapi jupa penempatan polisi,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan melakukan evaluasi penempatan TNI maupun Polri di jabatan sipil karena tak ingin ada penyelewengan hingga terjadi korupsi

“Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu (Basarnas), semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," tutur Jokowi di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023). (selfi/fajar)