KBRN, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan KIT Batang rampung pada akhir tahun 2023.

Basuki menambahkan, selain mempercepat laju pembangunan, Kementerian PUPR juga memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pihaknya juga memanfaatkan produk dalam negeri.

“Ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah, seperti jalan, air, sanitasi, dan perumahan. Sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik, dan langsung beroperasi,” kata Basuki ditulis Kamis (3/8/2023). 

Pembangunan mega proyek KIT Batang, Jawa Tengah seluas 4 ribuan hektare. Sebelumnya, pemeriksaan menargetkan proyek tersebut selesai dibangun pada 2024 mendatang.

Namun, pada tahun 2022, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan jalan kawasan dan akses menuju KIT Batang. Total jalan dibangun sepanjang 50,2 kilometer dan 10 jembatan sepanjang 667 meter, dengan anggaran Rp1,82 triliun.

Kementerian PUPR juga membangun drainase utama (bendung) KIT Batang untuk mengendalikan banjir kawasan seluas 450 hektare. Pekerjaannya telah dimulai pada 2021, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp46 miliar.

Direktorat Sumber Daya Air PUPR juga membangun penyediaan air baku, untuk penyediaan air minum KIT Batang. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) disiapkan. 

Ditjen Cipta Karya PUPR membuat infrastruktur berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Fasilitas ini berkapasitas 285 liter/detik, pekerjaan reservoir 4.500 meter³, jaringan perpipaan air minum, dan bangunan pendukung.

Selain penyediaan air minum, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah juga membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas ini berkapasitas 18 ribu meter³/hari. 

PUPR juga membangun infrastruktur bidang permukiman lainnya untuk mendukung pengembangan KIT Batang. 

Infrastruktur itu adalah Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 140 ton/hari.

Kementerian PUPR juga menyediakan rumah susun (rusun) bagi pekerja tipe barak sebanyak 10 tower, setinggi lima lantai. Pembangunan rusun ini telah selesai pada 2022, dengan biaya sekitar Rp429,2 miliar.