Antv – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan mengisi kursi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sejumlah nama memang masuk bursa Pj Gubernur Sulsel. Namun, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, lingkungan Pemda di Sulsel, hingga disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel, birokrat kelahiran Bone, Sulsel itu keluar sebagai kandidat terkuat.

Nama-nama kandidat itu kemudian bakal diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel. Rapat paripurna itu diagendakan berlangsung pada hari ini, Rabu (3/8/2023).

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian sudah menyurati Ketua DPRD di 10 daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Mereka diminta untuk mengirimkan 3 nama yang diusulkan mengisi posisi Pj Gubernur, termasuk Pj Gubernur Sulsel.

Bahtiar, pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.

Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.

Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa san Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa.

Di sini, Bahtiar adalah sedikit birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan  Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait  Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.

Dari Kepuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Lama bersinggungan dengan organisasi massa menjadikan Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan jajaran internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Namanya cukup disegani dari  kalangan politisi DPR di Senayan, ormas, LSM sampai aktivis budaya.

Pembawaan yang kalem dan santai, tetapi tak meninggalkan ketegasan dalam hal prinsip, membuat para koleganya dari kalangan sarjana, praktisi dan ilmuwan ilmu pemerintahan mendaulat Bahtiar Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Pengalaman Bahtiar semakin lengkap.   Pengalamannya menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau, membuat Bahtiar dianggap sangat layak untuk mendapat amanat menduduki kursi Pj Gubernur Sulawesi Selatan, untuk ikut membagi pengalaman di pemerintahan demi kemajuan kampung halamam.

Riwayat Pendidikan
1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 - 1992)
2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995)
3. Insititut Ilmu Pemerintahan (2000)
4. Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008)
5. Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2013).

Riwajat Jabatan
1. Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)
2. Kabag Perundang -Undangan, Setditjen Polp um (2015)
3. Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
4. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
5. Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Neg er i (2018)
6. Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Um um (2019)
7. PJs. Gubernur Kepulauan Riau ( 2020)
8. Direktur Jenderal Politik dan Pemer intahan Umum (2020 - Sekarang)

Pengalaman Kerja
1. Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013)
2. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015)
3. Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017)
4. Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021)
5. Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022)
6. Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).
7 . Tim Penyusun UU No. 14 Tahun 20 22 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
8 . Tim Penyusun UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
9 . Tim Penyusun UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
10. Tim Penyusun UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
11. Tim Penyusun Perppu No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No . 7 Tahunn 2017 tentang Pemilu
12. Tim Penyusun Peraturan KPU terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024
13. Tim Penyusun Peraturan Bawaslu terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024
14. Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang Penanganan Konflik Sosial
15. Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang tentang Pengawasan Ormas
16. Tim Pembina Tingkat Nasional Forum Pembauran Kebangsaan
17. Tim PembinaTingkat Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama
18. Anggota Gugus tugas Revolusi Mental Tingkat Nasional untuk Indonesia Bersatu

Riwayat Organisasi
1. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2021-2026
2. Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti 2022 -2027.
3. Anggota dewan Kehormatan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS)
4. Wakil Ketua Umum I Asosiasli Analis Kebijakan Indonesia (AAK I) Masa Kepengurusan 2023 -2028.