Prof Dr Singgih (kiri) serahkan kenang-kenangan kepada Dr Darmansjah Djumala Dewan Pakar BPIP. (Foto: Chandra AN)

Krjogja.com - SEMARANG – Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Tengah, Prof Dr Singgih Tri Sulistiyono MHum memint negara hadir dalam mengatasi fenomena konflik beragama. Terutama fenomena yang kini sedang terjadi atas kasus-kasus ajaran kesesatan.

Hal ini diungkapkan Prof Singgih ketika menjawab pertanyaan wartawan di acara Media Gathering di Santika Hotel Semarang, Sabtu (29/7/2023).

Prof Singgih memandang perlunya mengedepankan penegakan hukum atau law enforcement dibandingkan dengan cara-cara klasik yang mengedepankan hard power dengan pengerahan kekuatan massa.

“Kita ini negara Pancasila yang menjunjung UUD 45 sebagai sumber dari hukum di Indonesia. Oleh karena itu semua yang dinilai ada pertentangan di masyarakat maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlalu. Kita juga harus menjunjung tinggi nilai toleransi, sehingga jangan sampai setiap ada perbedaan dianggap hal yang perlu dipertentangkan. Melihat dulu masalahnya dan apabila sulit diselesaikan maka biar hukum yang menyelesaikannya,” ungkap Prof Dr Singgih menanggapi pertanyaan wartawan.

Menyikapi tahun politik 2024, Prof Singgih menegaskan bahwa LDII menempatkan diri sebagai organisasi yang professional memilih netral. “Artinya, saya tegaskan LDII bersikap netral. Tidak berpihak pada calon manapun. Namun LDII juga tidak akan membatasi anggotanya untuk memilih atau bahkan ikut dalam pilihan legislatif atau kepala daerah. Karena hak politik dijamin oleh undang-undang. Sehingga sikap kami ini netral aktif. Netral artinya LDII tidak berpolitik, sedangkan aktif mempersilahkan anggotanya untuk berkiprah di partai politik manapun,” ungkap Prof Singgih yang juga menegaskan bahwa LDII melarang warganya ‘Golput’ dalam Pemilu 2024.

Larangan Golput ini menurutnya menunjukkan bahwa sejalan dengan anjuran pemerintah dalam menyukseskan pesta demokrasi.

Akan adanya ‘Politik Identitas’, Prof Singgih menegaskan bahwa LDII menolak apabila politik identitas digunakan untuk pertentangan atau membangun kekuatan untuk saling menyerang, adu domba dan memecah belah.

“Politik identitas atau politik aliran akan menjadi positif apabila digunakan secara benar dan saling menghormati perbedaan,” tegasnya.

Sebelum menggelar Media Gathering, DPW LDII Jawa Tengah juga menggelar Silaturahmi Kebangsaan III menghadirkan Dr Darmansjah Djumala (Dewan Pakar BPIP) yang menyampaikan materi ‘Pancasila dan Keberagaman di Indonesia : Toleransi dalam Dimensi Sosial Kemanusiaan’. Pemateri lain Dr Amir Yanto SH MH yang merupakan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI membawakan materi ‘Gagasan-gagasan Toleransi para Founding Fathers di Era Menjelang Kemerdekaan Indonesia’ dan Kakesbangpol Provinsi Jawa Tengah H Haerudin SH MH memaparkan ‘Kewajiban Negara dalam Nilai-nilai Toleransi Warga Negara’.

Dr Darmansjah Djumala memandang perlunya upaya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila sebagaimana dulu pernah digelar Orde Baru melalui kegiatan yang bernama Penataran P-4 kepada pelajar dan masyarakat.

“Bahwa apa yang dulu pernah dilakukan BP-7, harus digelar kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan,” ungkap Dr Darmansjah Dumala. (Cha)