2 Agustus 2023 12:47 WIB

MK menyindir tidak perlu ada sidang apabila DPR dan pemerintah setuju mengubah batas minimal usia capres dan cawapres

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menanggapi keterangan yang diberikan wakil DPR dan pemerintah dalam sidang gugatan batas minimal usia capres dan cawapres.

Dimana dalam keterangannya, perwakilan DPR dan pemerintah memberikan sinyal setuju batas minimal capres dan cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

"Kalau dibaca implisit, walaupun menyerahkan pada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, ini kan bersayap, dua duanya mau," kata Saldi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Selasa (1/8/2023).

Tahun Baru 1445 H Momentum Perbaikan, Gus Nabil: Kita Harus Bersama Jaga Indonesia

Ia lantas menyindir tidak perlu ada sidang apabila DPR dan pemerintah setuju mengubah batas minimal usia capres dan cawapres. Menurutnya, DPR tinggal mengubah undang-undang tersebut.

"Kalau DPR dan pemerintah setuju mengapa tidak diubah saja UU, tidak perlu melempar isu ini ke MK untuk diselesaikan. Kelihatan pemerintah juga setuju, diubah aja di DPR," bebernya.

Meski demikian, ia meminta agar DPR dan pemerintah memberikan alasan yang jelas terkait pentingnya mengubah syarat minimal usia capres dan cawapres.

"Tadi di keterangan baik pemerintah dan DPR itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum," jelasnya.

PSI Gugat Batas Usia Capres di MK, Denny Indrayana: Bukan Semata Isu Hukum Tapi Buka Peluang Gibran di Pilpres 2024