FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pihak kepolisian menolak laporan kelompok sukarelawan Jokowi yang memperkarakan Rocky Gerung terkait kata-kata kasar yang menghina kepala negara. Dimana Rocky Gerung menyebut Jokowi bajingan tolol. 

Polisi beralasan menolak laporan tersebut lantaran Jokowi yang menjadi sasaran serangan Rocky Gerung sejauh ini tidak mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut dirinya tersinggung atau merasa terhina dengan pernyataan tersebut. 

Terkait itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menyebut, Istana tak akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi soal, sebab Jokowi sendiri sudah tak mau ambil pusing dengan pernyataan-pernyataan tak beradan yang dialamatkan kepada dirinya. 

"Sejauh ini tidak ada omongan (lapor ke polisi). Jika diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden," kata Faldo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Terkait pernyataan Rocky, Faldo menegaskan, pembangunan IKN merupakan amanah dari undang-undang. Ia juga membantah megaproyek tersebut merupakan ambisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"IKN itu amanah UU, bukan ambisi Presiden," kata politikus PSI tersebut.

Faldo pun menilai, pernyataan Rocky tersebut bentuk kekeliruan berpikir yang tidak layak disampaikan.

"Soal bajingan tolol, dia lagi kerja. Apa idenya dari istilah 'b*j*ng*n t*l*l' itu? Tidak ada, dibilang ocehan saja belum layak. Saya harap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky saja," ujar eks politikus PAN tersebut.

Dia menegaskan, pembangunan IKN bukan merupakan ambisi Presiden untuk mempertahankan peninggalan atau legacy. Pelaksanaan pembangunan IKN juga merupakan amanah dari UU.

"IKN itu bukan ambisi Pak Jokowi mempertahankan legacy. Itu sudah jadi undang-undang, yang mesti dijalankan. Seorang kepala negara mesti menjalankan undang-undang dan peraturan selurus-lurusnya. Itu isi sumpah Presiden," kata Faldo.

Dia menilai, Rocky keliru dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Pasalnya, Jokowi harus menjalankan amanah UU.

"Saya kira di situ Pak Rocky keliru. Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapa pun Presidennya harus jalankan itu, kecuali UU-nya direvisi bersama DPR," ucapnya.