Jakarta: Respons Presiden Joko Widodo atas peristiwa hukum antara KPK dan TNI dinilai menggambarkan lemahnya pemihakan Kepala Negara pada agenda pemberantasan korupsi dan pelembagaan prinsip kesamaan di muka hukum. Jokowi disebut tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada TNI yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya.
 
"Pembiaran praktik dan perlakuan ketidaksamaan di muka hukum telah mengafirmasi asumsi banyak pihak, praktik pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan alutsista di institusi TNI, Kementerian Pertahanan, dan institusi sektor keamanan lainnya, sulit memenuhi kewajiban standar transparansi dan akuntabilitas," ujar Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.
 
Jokowi tidak cukup mengevaluasi sistem procurement dan penempatan TNI pada jabatan sipil. Jokowi juga harus mengambil langkah nyata pembaruan sistem peradilan militer yang masih memberikan previlege hukum bagi anggota TNI.

-?

- - - -
"Jokowi harus menjawab rasa keadilan yang terusik dan pelanggaran prinsip kesamaan di muka hukum dengan segera, termasuk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang mengubah UU Peradilan Militer," ungkap dia.
 
Sebelumnya, Jokowi merespons peristiwa hukum yang melibatkan Kabasarnas Henri Alfiandi dan permintaan maaf KPK. Jokowi telah memberikan tiga respons, di antaranya akan mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa dan mengevaluasi penempatan militer pada jabatan sipil.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AZF)