Partai Golkar tengah diterpa kabar adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, penolakan isu tersebut terdengar kuat termasuk dari tokoh senior Golkar Jusuf Kalla hingga Aburizal Bakrie.

Diketahui, desakan adanya munaslub ini bukan muncul secara tiba-tiba. eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.

"Ini kami sudah diskusikan satu tahun lalu seharusnya kita lakukan munaslub, satu tahun lalu itu bulan Juni-Juli tahun lalu harusnya munaslub, tetapi kami undur satu tahun sampai sekarang bulan Juli, karena kami masih ingin memberi kesempatan pada Pak Airlangga," kata Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2023).

-

-

Lawrence mengatakan kesempatan itu sudah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun. Namun para senior menilai tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Airlangga.

"Kami lihat nggak ada perubahan, artinya apa? Satu, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian kedua koalisinya tidak jelas, ketiga arah Partai Golkar mau kemana juga nggak jelas," kata Lawrence.

"Nah ini, kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai," imbuhnya.

Suara penolakan munaslub kini terdengar kencang. Ketua DPD Golkar bahkan hingga senior Partai Golkar Jusuf Kalla menolak wacana tersebut.

Seluruh Ketua DPD se-Indonesia Kompak Tolak Munaslub

Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana munaslub. Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).

Hal ini disampaikannya di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7). Doli menambahkan pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Hal itu dikarenakan DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut