Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa akan dilaksanakan rapat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas perihal motor listrik yang masih terhitung sedikit peminatnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa hari ini, Senin (31/7/2023) jam 11 siang, pihaknya bersama dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif akan membahas dan melaporkan kondisi minimnya peminat motor listrik baik baru maupun motor listrik konversi.

"Ya, hari ini, sekarang jam 11 akan ada evaluasi di Presiden. Saya sedang nyiapin bahan dengan Pak Menteri (Arifin Tasrif)," jelas Dadan saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (31/7/2023).

-

-

Dia mengatakan bahwa sebelumnya juga sudah dilakukan rapat di lingkungan eselon 1 ESDM untuk membahas insentif motor listrik. "Kemarin udah rapat sih di eselon 1. Nanti saja kita tunggu (skema baru)," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan kehadiran ekosistem kendaraan listrik penting untuk mendukung transisi energi di Tanah Air. Untuk itu diharapkan penggunaan kendaraan listrik semakin masif di tengah masyarakat, sehingga perbandingannya semakin meningkat.

Pemerintah pun 'meramu' kebijakan dan insentif untuk memudahkan kepemilikan kendaraan listrik bagi masyarakat. Pahala mengatakan dukungan fiskal dan insentif perlu menjadi bagian dalam upaya transisi.

Pahala mengatakan selama ini pemerintah Indonesia memberikan dukungan fiskal ke sektor energi hingga lebih dari Rp 500 triliun di 2022.

"Bayangkan dukungan besar ini masih diberikan ke sektor yang berbasis karbon. Diharapkan ke depannya, (beralih) ke pemberian insentif Rp 7 juta rupiah untuk sepeda motor bisa mendorong penggunaannya," kata Pahala dalam EBTKE Conex, Kamis (13/7/2023).

Meski demikian dia mengakui kriteria insentif untuk motor listrik diperlukan peninjauan kembali, karena masih banyak 'syarat' sulit yang membatasi calon pembeli.

"Padahal subsidi yang selama ini diberikan untuk BBM tidak ada persyaratan itu. Sehingga kebijakan yang bisa mendorong masyarakat sehingga bisa menggunakan kendaraan berbasis listrik bisa lebih didorong," ujar Pahala.

Saat ini populasi motor listrik masih sangat minim, atau sekitar 12 ribu unit, dibandingkan motor konvensional sebanyak 132 juta unit. Bila dibandingkan maka hanya ada 1 motor listrik dari sekitar 11 ribu populasi sepeda motor. Pahala mengharapkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik bisa naik, sehingga pemerintah lebih berani mendorong pemberian insentif di sektor ini.

Bahkan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengungkapkan penjualan motor listrik subsidi sampai saat ini masih belum menggembirakan. Padahal pemerintah sudah memberikan subsidi/insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit.

"Persoalannya pertumbuhan pembelian sepeda motor masih lambat. Kemarin terakhir pada Jumat baru 108 unit yang sudah terbeli. Kenapa ada keringanan pemerintah kok disambut seperti ini di masyarakat," ungkap Moeldoko di Green Economic Forum yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin lalu seperti dikutip, Selasa (30/5/2023).

Moeldoko mengatakan, ada sejumlah alasan yang bisa menjadi penyebab penjualan motor listrik cukup rendah meski sudah disubsidi. Yang pertama adalah masyarakat masih banyak yang belum tahu soal program ini. Kemudian adanya aplikasi Sisafira juga belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.

"Sepertinya ini masih belum menjadi konsumsi publik, kita belum membicarakan ini kemana-mana. Ini masih wait and see," ujarnya.

[-]

-

Pakai Motor Listrik Cuma Rp2.500 per 10 Km, Ini Buktinya..
(pgr/pgr)