JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investitasi yang juga politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menanggapi sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menolak adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Menurutnya, sebaiknya soal munaslub diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Nanti kita lihat ya. Serahkan itu ke DPP," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi saja ya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan 38 Ketua DPD 1 Golkar di Bali pada Minggu (30/7/2023).

Baca juga: Kata Siap Luhut dan Bahlil Jadi Ketum Golkar di Tengah Isu Penggulingan Airlangga...

Dalam pertemuan tersebut, beberapa DPD Golkar mendorong Airlangga untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPD 1 Kalimantan Barat Golkar Maman Abdurahman mengatakan, sejumlah DPD Golkar ini meminta mereka berkoalisi dengan Gerindra.

"Di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan, beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," ujar Maman saat dimintai konfirmasi, Minggu (30/7/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Opsi Cawapres Ganjar, PDI-P: Sepenuhnya Kewenangan Golkar

Maman mengatakan, para DPD Golkar yang mendukung Prabowo mengungkapkan Menteri Pertahanan tersebut pernah menjadi kader Golkar.

Kemudian, Golkar juga memiliki pengalaman mendukung Prabowo di pemilihan presiden (pilpres). Maman mengungkapkan, elektabilitas Prabowo sebagai bakal balon presiden (capres) juga harus diperhitungkan.

"Ditambah lagi, secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan-kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," katanya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Airlangga dan Ketua DPD Golkar se-Indonesia turut membicarakan penolakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Sebagai informasi, terkait munaslub, posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar memang sedang digoyang. Sejumlah pihak dari eksponen Partai Golkar mendorong munaslub segera diselenggarakan untuk mengganti Airlangga.

Terkait Pilpres 2024, Golkar memang belum memutuskan arah dukungan.

Golkar masih ngotot ingin Airlangga maju sebagai bakal capres maupun bakal calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.