”Misalnya ada seseorang yang memiliki kekurangan secara fisik dan tidak memiliki kursi roda, maka pemerintah harus segera meng-cover untuk memfasilitasi kursi roda,” jelasnya.

DPRD Pati juga menyoroti kasus di bidang kesehatan, yaitu BPJS yang seyogianya di-cover pemerintah pusat, tetapi secara tiba-tiba status kepesertaan warga menjadi nonaktif/mati. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi pihaknya.

”Ketika ada warga mau berobat, namun BPJS nya nonaktif, itu pun menjadi perhatian dan kewajiban kami. Tadi juga sudah saya sampaikan pada pemerintah daerah melalui Sekda Pati agar status kepesertaan warga yang nonaktif untuk dapat diinput ke Kemensos lagi agar aktif kembali. Masalah seperti ini jangan dibiarkan, orang yang kurang mampu tidak dapat berobat karena statusnya nonaktif,” pungkasnya. Dia berharap, ke depan, Pemkab Pati semakin baik dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.