AKURAT.CO TNI tidak menutupi kekecewaannya atas sikap KPK menjerat anggota dalam perkara korupsi. Penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi bersama bawahan, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, dianggap tidak sesuai prosedur.

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko menganggap KPK tidak berkoordinasi sesuai ketentuan, sebelum menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap personel militer. Padahal, Pom TNI siap menindaklanjuti adanya laporan terhadap anggota.

"Kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer," kata Marsda Agung, dalam konferensi pers, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Agung selaku Danpuspom TNI merasa dilangkahi oleh KPK, yang menggelar operasi tanpa berkoordinasi. Padahal, pihaknya merasa perlu dilibatkan selaku penyidik pada lingkungan militer. 

"Dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi, dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan, belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer," keluh Agung.

Sekalipun begitu, Agung memastikan personel bersikap kooperatif dengan KPK. Namun dirinya berharap koordinasi dan sinergitas antara lembaga penegak hukum dengan TNI dioptimalkan. 

"Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan TNI akan diamankan, tidak," katanya.