AKURAT.CO  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pernah mencoba melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Joko Widodo. Sebabnya tidak lain karena Bawaslu tidak mendapat akses daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU pada 2 Juli 2023.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya tidak diberikan alasan soal akses DPT yang sulit diakses. Lantaran tak ada itikad baik, dan dinilai sebagai bentuk pengahalangan kinerja, maka itu menjadi masalah besar. 

"Kita sampaikan bahwa jika data DPT tidak diberikan, kami akan sampaikan kepada Presiden bahwa ada persoalan data," kata Bagja kepada wartawan, Jumat (28/7/2023). 

"Tentunya Presiden punya namanya Kemendagri kan oleh sebab itu bisa kemudian dibuka ke kami juga," ucapnya menambahkan. 

Barulah setelah digelar pertemuan tiga lembaga yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, pihaknya baru mendapatkan akses data DPT.

"Sekarang kami sudah dapat DPTnya dan sedang dibagikan ke teman-teman untuk melakukan pencermatan dan semoga tidak ada persoalan besar dalam DPT," ujarnya.[]