Pemerintah meluncurkan produk elpiji 3 kg nonsubsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal dari elpiji 3 kg yang bersubsidi. Peluncuran elpiji nonsubsidi di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan produk bersubsidi sebagai langkah yang tega. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, langkah pemerintah ini sebagai bentuk dualitas produk. Yakni komoditas yang sama dijual dengan harga yang berbeda. Yang satu bersubsidi dan yang lain nonsubsidi.

"Kebijakan itu akan membuat pengadaan dan pendistribusian elpiji 3 kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli elpiji 3 kg nonsubsidi," kata Mulyanto dalam siaran pers Kamis (27/7).

Politikus PKS ini memperkirakan hadirnya elpiji 3 kg nonsubsidi akan meningkatkan penyalahgunaan elpiji 3 kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Alasannya, selisih harga jual kedua produk sangat besar. 

Saat ini Pertamina menjual elpiji 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya. Sementara gas melon 3 kg bersubsidi hanya Rp20.000.

Selama ini, kata Mulyanto, salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan, yaitu memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg nonsubsidi. Modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang nonsubsidi yang berharga mahal.

Adanya produk gas elpiji Bright berwarna pink berukuran 3 kg nonsubsidi ini sama persis dengan gas melon 3 kg bersubsidi akan semakin memudahkan pengoplosan. Karena selisih harganya besar, klaim Mulyanto, pengoplosan bisa semakin marak.

Mulyanto menjelaskan, dari ukuran gas yang berbeda saja kerap terjadi pengoplosan gas elpiji. Apalagi kalau barang dan ukurannya serupa, pengoplosan diyakini kian marak.